Eks Jubir Gus Dur: Kabinet Jokowi Bukan Sesuatu yang Sakral

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi mengatakan, bahwa susunan kabinet pemerintahan Jokowi-JK bukan 'tim yang sakral'. Karenanya, Adhi melihat bahwa pemilihan ‎ini perlu pertimbangan yang masak.

"Saya melihat begini bahwa kabinet Jokowi ini kan bukan sesuatu tim yang sakral. Selama ini kita tersesat kalau orang-orang yang dipilih Jokowi adalah orang-orang yang sudah mapan sehingga tidak bisa diganggu gugat. Menurut saya membuat kabinet itu seperti membuat kesebelasan sepak bola. Jadi ada 11 lineup, kemudian ada cadangannya," ujar Adhie usai diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/10/2014).

Menurut pria yang pernah menjabat juru bicara presiden almarhum Gus Dur itu, tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang terpilih akan menjadi baik setelah menjadi menteri. Meski yang bersangkutan dari akademisi sekalipun.

"Tidak ada jaminan. Misal kalau ada orang dari akademisi begitu duduk di kabinet tidak ada jaminan dia akan baik," ucap Adhie.

Adhie pun mencontohkan, Rudi Rubiandini, bekas Kepala SKK Migas. Rudi berasal dari akademisi, tepatnya Profesor dari Institut Teknologi Bandung (ITB), namun tersangkut pula masalah suap terkait kewenangannya sebagai orang nomor 1 di SKK Migas.

"Contoh, kurang baik apanya Profesor Rudi Rubiandini, menjadi dosen teladan, tapi dia masuk kabinet dengan iklim yang korup. Dia masuk dalam pusaran korup juga," ujar dia.

‎Presiden terpilih Joko Widodo sebelumnya menyerahkan nama-nama‎ menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyerahan itu dikirim oleh Ketua Tim Transisi Rini Soemarno dan Deputi Tim Transisi Hasto Kristyanto, Jumat 17 Oktober siang kemarin.

Hasto mengaku tidak tahu siapa nama‎-nama menteri yang tertera dalam dokumen yang dimaksud. Tapi yang pasti, nama-nama itu merupakan hasil penyaringan Jokowi-Jusuf Kalla selama ini.

‎KPK sendiri menyatakan akan segera melakukan penelusuran terhadap calon-calon menteri pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Nantinya hasil penelusuran itu‎ juga hanya diberitahukan hanya ke Jokowi selaku presiden.

"Kita hanya memberi tahu kepastian track record para calon menteri ini kepada yang bersangkutan, yaitu Presiden kita Jokowi. Kita tidak akan menyampaikan kepada orang-orang yang di luar presiden. Wakil presiden dan tim Transisi kita tak akan beri tahu. Tapi kita hanya ingin beri tahu tentang track record ini kepada Pak Jokowi," kata Abraham.

"Sebelumnya kita ada komitmen, bahwa nama-nama calon menteri itu akan dibuka dan baru akan dibicarakan kalau kita sudah bertemu dengan Pak Jokowi," ujar Abraham. (Ans)