Pemkab Lebak Banten Belajar Tata Kelola Kota ke Walikota Risma

Liputan6.com, Surabaya - Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lebak, Banten mengunjungi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kedatangan mereka untuk menimba ilmu ke Pemkot Surabaya terkait masalah-masalah perkotaan.

Bupati Lebak-Banten Iti Oktavia Jayabaya mengatakan, tujuan kedatangan ke Pemkot Surabaya tak lain untuk menimba ilmu. Karena Kabupaten Lebak yang ditempati saat ini, masih memiliki banyak kekurangan.

"Jika dibanding daerah lain, kabupaten kami masih tertinggal jauh, terutama di bidang pendidikan. Indikatornya, tiap 6 kilometer hanya tersedia 1 sekolah. Baik secara kualitas maupun kuantitas, pendidikan perlu ditingkatkan," ujar Oktavia di ruang Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Kamis (16/10/2014).  

Pihaknya berharap, lawatan rombongan Pemkab Lebak ke Pemkot Surabaya dapat memberi manfaat yang konkret. Karena berkesempatan belajar kiat dan strategi membangun kota dari kandidat walikota terbaik dunia itu.

Sementara Rismaharini yang akrab disapa Risma mengatakan, perlunya perampingan instansi. Seperti jumlah kelurahan di Kota Pahlawan itu saat ini dirampingkan menjadi 154 kelurahan dari sebelumnya 163 kelurahan. Penyusutan jumlah instansi tersebut tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan sanggup mengefisiensi pengeluaran.

"Uang operasional lebih kecil sehingga bisa dialokasikan untuk keperluan lain," ungkap Risma.

Penghematan juga bisa dilakukan pemkot dengan cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). e-Procurement atau sistem lelang tender online yang terbukti mampu menekan 20 hingga 25% biaya per tahunnya.

Di samping efisiensi, TIK juga membuat kinerja aparatur Pemkot semakin mudah. Risma menceritakan, sebelum menggunakan sistem online, pegawai di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Surabaya, biasanya pulang larut malam saat akhir tahun. Namun, sejak dioperasikan aplikasi yang terintegrasi, kebiasaan itu sudah tidak terjadi.

"Rata-rata pukul 17.00 mereka sudah pulang ke rumah. Tidak perlu lembur di akhir tahun," ujar Risma.

Menata Taman dan Anggaran

Soal taman, walikota perempuan pertama di Surabaya itu mengatakan, taman kota yang dibangun pemkot bukan sekadar hiasan. Namun lebih dari itu, yakni sebagai sarana rekreasi keluarga dan interaksi sosial.

Itulah sebabnya, di setiap taman selalu ada fasilitas-fasilitas yang terintegrasi. Misalnya, broadband learning centre (BLC) di mana warga bisa belajar dan mengakses komputer gratis, serta sentra PKL, sarana olahraga dan taman bermain.

Kesempatan bertemu langsung dengan Risma tidak disia-siakan rombongan Pemkab Lebak. Satu per satu mengajukan pertanyaan sesuai bidang jabatannya. Salah satunya pertanyaan tentang bagaimana menata PKL dan mengelola lingkungan di tengah keterbatasan dana APBD.

Menanggapi hal itu, Risma mengatakan, strategi relokasi PKL harus memahami apa yang dibutuhkan para PKL nya terlebih dulu. Artinya, sebelum membangun sentra PKL, harus ada kajian di tiap wilayah. Jika kebutuhan PKL sudah terpenuhi maka dengan sendirinya PKL mau ditata.

Selain itu, Risma juga menyinggung soal keterbatasan APBD dalam hal pengelolaan lingkungan. Anggaran tidak bisa dijadikan alasan bagi suatu daerah untuk berhenti membangun.

Risma mencontohkan, saat dirinya menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya, dirinya dihadapkan dengan problem pelik. Yakni, harus membangun sebelas taman eks-SPBU dengan anggaran hanya Rp 400 miliar.

Berdasar penghitungan saat itu, nominal tersebut hanya cukup untuk menguruk tangki penyimpanan bensin eks-SPBU untuk satu taman. Sementara, pemkot harus membangun 11 taman. Akhirnya, dengan kerja sama tim dan kerja keras, muncul ide tangki eks-SPBU yang ditimbun dengan tinja dari instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) Keputih.

"Selama kita mau bekerja keras dan kreatif menyelesaikan suatu masalah, maka keterbatasan anggaran sejatinya bisa diatasi," pungkas Risma.