Sekjen PPP Romahurmuziy: Muktamar Sah Berdasarkan ART Partai

Liputan6.com, Surabaya - Merujuk aturan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muktamar VIII PPP yang dilaksanakan pada hari ini sampai 18 Oktober 2014 dinyatakan sah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy saat memberikan sambutan di acara Muktamar PPP di lantai 5 Hotel Empire Palace, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/10/2014).

"Keabsahan muktamar ini berdasarkan Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga partai berdasarkan jumlah kehadiran," kata dia.

Pria yang akrab disapa Romi tersebut menambahkan bahwa berdasarkan dari laporan panitia bagian registrasi peserta yang menyebutkan bahwa telah dihadiri kurang-lebih 821 utusan dari total sekitar 1.093, dihadiri oleh 25 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari total 33 DPW seluruh Indonesia, dihadiri 405 dewan pimpinan cabang (DPC) dari 414 DPC yang dimiliki oleh PPP seluruh Indonesia.

"Berdasarkan absensi tersebut maka telah memenuhi kuorum yang dihadiri 50 persen lebih anggota PPP," tandas Romi.

Izin Muktamar

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengatakan alasan Kepolisian Daerah Jawa Timur tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) pada acara Muktamar VIII PPP yang digelar hari ini di Surabaya, Jatim, karena ada keputusan dari Mahkamah Partai kegiatan itu harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

"Ada beberapa pertimbangan, itu ada keputusan dari Dewan Tinggi Partai yang menyebutkan untuk ajukan izin permohonan harus ditandatangani ketua umum dan sekretaris," kata Sutarman di sela acara rapat dengan Kapolda dan Kapolres di Kompleks PTIK, Jakarta, Rabu ini.

"Kita mengacu kepada sana. Kalau belum dipenuhi ya penuhi dulu. Bukan mengizinkan atau tidak mengizinkan," sambung Sutarman.

Mantan Kabareskrim itu menambahkan, ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat izin dari kepolisian, termasuk muktamar yang digelar kubu Emron Pangkapi dan Romahurmuziy di Hotel Empire Palace, Surabaya.

"Muktamar ada beberapa kegiatan yang perlu izin. Partai ini perlu izin dari kita. Izin ini izin keramaian. Meski dalam ruangan," ungkap dia.

Dia pun membantah belum keluarkan STTP (Muktamar PPP) ada kesan bermuatan politis. Dia dengan tegas bahwa Polri tidak berpolitik. "Justru kita tidak mau dibawa-bawa ke sana (politik). Kalau unsurnya sudah terpenuhi yang ada dalam ketentuan partai itu (PPP) silakan," tandas Kapolri. (Riz)