Sukses

Romy Harap Tak Ada Muktamar PPP Tandingan Selain di Surabaya

PPP akan menggelar Muktamar VIII pada Rabu hingga Sabtu, 15-18 Oktober 2014 di Surabaya, Jawa Timur.

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Partai telah memutuskan bahwa DPP PPP akan menggelar Muktamar VIII pada Rabu-Sabtu, 15-18 Okt 2014 di Surabaya, Jatim. Muktamar yang bertajuk 'Meneguhkan Khittah Perjuangan dan Ketaatan Berkonstitusi' ini diadakan di hotel Empire Palace, Surabaya, sebagai forum ishlah atau rekonsiliasi atas perbedaan pandangan selama beberapa bulan terakhir.

1.153 Peserta akan hadir dalam pagelaran ini. Mereka berasal dari utusan dan peninjau dari DPP, 33 DPW dan 511 DPC PPP seluruh Indonesia. Sesuai kewenangannya, Muktamar akan menetapkan perubahan AD/ART PPP, memilih ketua umum, dan menetapkan arah politik PPP selama 5 tahun ke depan.

"Adanya Putusan Mahkamah untuk mengadakan Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan DPP PPP hasil Muktamar VII tahun 2011 di Bandung, menguatkan hasil Rapat Pengurus Harian DPP yang diadakan 9 Sep 2014. Kami berterima kasih dan menerima Putusan Mahkamah", kata Sekjen PPP Romahurmuziy kepada Liputan6.com, Jakarta, Minggu (12/10/2014).

Untuk itu, diharapkan seluruh peserta Muktamar, kader, dan simpatisan akan datang berduyung-duyung memadati arena muktamar sejak Pembukaan Muktamar yang berlangsung Rabu 15 Oktober 2014 pukul 14.00 WIB.

"Dengan adanya Muktamar ishlah pasca Putusan mahkamah ini, diharapkan tidak ada lagi yg berniat menjadi kaum khawarij dengan membuat muktamar lainnya. Diharapkan SDA sebagai ketua umum yang telah dipulihkan jabatannya oleh putusan Mahkamah Partai, hadir untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban", lanjut Sekjen DPP PPP.

Romy mengungkapkan, foto SDA sebagai ketua umum akan tetap menghiasi seluruh sudut kota Surabaya, terutama sekitar lokasi acara. Muktamar kali ini akan menjadi ajang yang paling menarik di antara seluruh Muktamar PPP mengingat momentumnya berdekatan dengan pelantikan presiden.

"Namun kami pastikan, tidak ada niat mempertepatkan Muktamar dengan momentum tersebut. Ini semata kebutuhan menyatukan pandangan organisasi dalam waktu segera, agar PPP tidak  absen pada banyak kesempatan" tutup Romy.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini