Sukses

10 Rapor Merah SBY Versi Forum Masyarakat Sipil

SBY masih memiliki rapor merah terutama untuk kebijakan luar negeri.

Liputan6.com, Jakarta - Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan segera berakhir. Selanjutnya pemerintahan akan dipegang oleh Presiden terpilih Joko Widod atau Jokowi. SBY akan resmi mundur setelah Jokowi dilantik pada 20 Oktober mendatang.

SBY telah memimpin selama 10 tahun dan dalam masa kepemimpinannya, SBY telah banyak membuat kebijakan. Kendati telah menghasilkan banyak kebijakan yang dinilai positif, tapi menurut Forum Masyarakat Sipil Indonesia (ICFP), SBY masih memiliki rapor merah terutama untuk kebijakan luar negeri. Dalam konteks politik luar negeri, Forum Masyarakat Sipil Indonesia menemukan setidaknya 10 niilai merah.

"Indonesia sangat aktif mengikuti berbagai forum kerjasama internasional baik dalam G20, APEC, WTO, maupun ASEAN. Namun keterlibatan tersebut masih belum mampu memenangkan kepentingan nasional," kata aktivis ICFP, Khoirun Nikmah, dalam acara diskusi 'Rapor Merah Kebijakan Politik Luar Negeri SBY' di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2014).

Nikmah berujar, kebijakan luar negeri yang dikomitmenkan oleh SBY lebih banyak membawa kerugian bagi Indonesia. "Baik dari sisi kerjasama ekonomi, politik, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia," ujar dia.

Menurut Nikmah, kegagalan demi kegagalan yang ada memperlihatkan bahwa klaim keberhasilan peran diplomasi Indonesia yang ditunjukkan dalam keaktifan Presiden SBY di forum internasional adalah klaim yang semu dan tidak mendasar. Sebab, tidak mendatangkan manfaat bagi rakyat Indonesia.

Selain itu Nikmah menilai, kebanggaan SBY sebagai Cho-Chair dalam High Level Panel of Eminent Person of Post 2015 Development Agenda, Ketua ASEAN pada 2011, Ketua APEC pada 2013 dan tuan rumah KTM WTO 2013 serta secara reguler menyelenggarakan dialog demokrasi di Bali, Bali Democracy Forum, sejak 2008, tak lebih dari upaya pencitraan.

"Forum Demokrasi di Bali itu ironis karena digelar pada saat demokrasi di Indonesia berada dalam ancaman setelah UU Pilkada mengakhiri era pilkada langsung yang demokratis," tandas Nikamah.

Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kebijakan Luar Negeri (Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy/ICFP) terdiri dari berbagai organisasi seperti INFID, IGJ, WALHI, PWYP, WVI, PATTIRO, Migrant Care, ASPPUK, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Bina Desa.

Berikut 10 rapor merah kebijakan politik luar negeri SBY versi koalisi Forum Masyarakat Sipil:

1. Gagal melindungi buruh migran.
2. Pemenuhan pangan bergantung impor.
3. Ekspor berbasis eksploitasi sumber daya alam.
4. Investasi lebih berpihak kepada korporasi ketimbang politik.
5. Diplomasi perubahan iklim minim implementasi di dalam negeri.
6. Ekstraktif industri dan tunduknya negara terhadap korporasi raksasa dan multinasional.
7. Transparansi dan akuntabilitas sektor sumber daya alam dan ekstraktif masih jauh dari harapan.
8. Ketiadaan komitmen pemerintah dalam mendorong penghormatan standar HAM dan perlindungan buruh anak pada rantai pasokan barang dan jasa.
9. Tidak mampu menangani pelarian dan penghindaran pajak.
10. Diplomasi kerja sama ekonomi yang semakin mendorong liberalisasi dan merugikaan petani, nelayan, buruh, perempuan, dan usaha rakyat kecil.

(Yus)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.