Ini 19 Rekomendasi Rakernas IV PDIP

Liputan6.com, Semarang - Rakernas IV PDIP yang berlangsung di Marina Convention Center (MCC), Semarang, Jawa Tengah telah menghasilkan 19 rekomendasi. Selain mengevaluasi Pilpres 2014, Rakernas juga membahas tentang RUU Pilkada.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Sabtu (20/9/2014), rekomendasi pertama adalah, mewujudkan amanat Kongres III Bali, yakni PDIP sebagai partai pemerintah yang siap menjadi pelopor mendukung kebijakan yang memihak kepada rakyat.

Kedua, usulkan Megawati Soekarnoputri untuk memimpin PDIP pada periode 2015-2020 yang akan diputuskan dan ditetapkan pada Kongres IV Partai pada 2015.

Ketiga, konsisten menjalankan pemerintahan berdasarkan Trisakti, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.

Keempat, mendukung visi dan misi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) 2014-2019, yakni jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Kelima, menata sistem pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam satu sistem pendidikan nasional, melalui kebijakan wajib belajar 12 tahun, penataan kurikulum pendidikan dasar yang berorientasi pembentukan karakter dan budi pekerti anak didik, dengan menitik beratkan penegakkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan kebhinnekaan, merubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Keenam, memperkuat tingkat kepercayaan publik, dan menghasilkan kebijakan konkret, seperti perubahan APBN yang memberikan kepastian bergeraknya perekonomian rakyat dan usaha nasional.

Ketujuh, berkomitmen mengimplementasikan reformasi agraria.

Kedelapan, mendukung pemerintah membangun infrastruktur tol laut dan rel ganda keret api.

Kesembilan, mendorong pemerintah melakukan perlindungan --khususnya perlindungan hukum-- bagi warga negara yang menjadi korban konflik sosial, atau pun perlakuan tidak adil yang dialami setiap warga bangsa (TKI) yang bekerja di luar negeri, termasuk mahasiswa yang belajar di luar negeri.

Kesepuluh, menentang kebijakan politik yang memiskinkan kaum buruh dan pekerja Indonesia. Menghapuskan praktik tenaga kerja outsourcing (alih daya) dan kontrak yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan, dan menolak politik upah murah.

Kesebelas...