Ical: Golkar Dukung Pilkada oleh DPRD Bukan untuk Raih Kekuasaan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan partainya tetap mendukung Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dipilih melalui DPRD. Dukungan ini dikuatkan oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

"Fraksi Golkar maupun fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tetap solid dan mendukung pembahasan RUU Pilkada," ujar pria yang akrab disapa Ical ini dalam sambutan Pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional I DPK Kosgoro 1957 di Jakarta, Sabtu (13/9/2014).

Menurut dia, salah satu landasan dikembalikannya pilkada melalui DPRD adalah falsafah Pancasila, khususnya sila keempat.

Selain itu, Ical juga memandang saat ini masih banyak yang perlu diperbaiki untuk  keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Caranya, lanjut dia, dengan memperkuat Pancasila sebagai dasar dan asas bangsa ini.

"UU yang dibuat 2002-2005 banyak yang tidak lagi mendapati keabsahan filsafati, sosiologi, melainkan hanya keabsahan yuridis," katanya.

Salah satunya, lanjut dia, UU pilkada yang merupakan awal rangkaian perubahan UU lain yang dinilai perlu diperbaiki.

Tidak itu saja, pihaknya juga menyayangkan besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah membiayai pilkada langsung, yakni Rp 70 triliun untuk ratusan pilkada langsung yang digelar pada 2015.

"Saya mendapat informasi dan terkejut dengan angka tersebut. Bayangkan, jika beberapa tahun ke depan ada 500-an pilkada, maka dana yang keluar Rp 160 triliun lebih," ucap dia.

Menurut Ical, anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk insfrastruktur jalan, sekolah, rumah sakit dan sebagainya yang masih jadi kendala sosial bangsa ini.

"Karena itulah, Golkar memperjuangkannya. Jadi, bukan demi mendapatkan satu kekuasaan, tapi untuk mengambil sesuai cita-cita pendiri republik ini," jelas Ical.

Sementara itu, Ketua Umum DPK Kosgoro 1957 Agung Laksono menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Golkar tentang polemik RUU Pilkada yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.

"Kosgoro sepakat dengan keputusan Golkar. Tapi, kami sarankan agar lebih dikaji, disosialisasikan dan dijelaskan ke masyarakat," kata Agung. (Ant)