Dihadang UU MD3, PDIP Tetap Yakin Bisa Jadi Ketua DPR

Liputan6.com, Jakarta - Dihadang Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) tak membuat PDIP berputus asa untuk mendapatkan kursi pimpinan di DPR. Begitu juga dengan dukungan partai yang masih kurang, tak membuat partai berlambang kepala banteng itu menanggalkan keyakinannnya untuk memimpin anggota dewan.   

Politisi PDIP Honing Sanny meyakini, menjelang tanggal 1 Oktober, saat pelantikan anggota DPR periode 2014-2019, PDIP dan Golkar bisa berada dalam 1 perahu untuk mengusung pimpinan DPR.

Sebelumnya, dalam revisi Tata Tertib (Tatib) UU MD3 yang masih dibahas di Pansus DPR, disebutkan kandidat calon Ketua DPR diusung dengan sistem paket, dimana 1 kandidat harus didukung 5 fraksi partai politik. Sementara PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif 9 April 2014, hingga saat ini baru didukung 3 partai yakni Partai Hanura, PKB, dan Partai Nasdem.

"PDIP tak terlampau kuatirlah. Karena ada 10, maka kalau minimal satu paket satu orang dan lima partai politik, peluang dua itu ada," kata Honing Sanny di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/9/2014).

"Pasti ada. Jangan kemudian dipatok seolah-olah pasca pilpres, Koalisi Merah Putih menutup ruang kita berkawan," jelas Honing.

Lepas dari peluang itu, anggota Pansus Tatib MD3 ini mengatakan, harusnya tata tertib UU MD3 belum boleh dibahas. Sebab, UU MD3 tengah diproses di Mahkamah Konstitusi.

"PDIP meyakini betul bahwa MD3 masih diproses di MK dan tidak boleh ada turunan dari UU itu," imbuh dia.

Honing mengungkapkan, partainya berharap MK mengabulkan gugatan PDIP untuk uji materi UU MD3 yang diajukan bersama elemen masyarakat. Sekalipun di sisi lain, PDIP masih terus melakukan lobi-lobi dengan partai lain.

"Kalau besok MK mengabulkan yudisial review dan pemenang pemilu otomatis jadi pimpinan DPR, maka kita kembali lagi seperti itu. Ini dinamika politik biasa, tak perlu terlalu serius. PDIP tidak mau juga dong pemenang pemilu tidak mendapatkan jabatan. Supaya mendapatkan kekuasaan dengan aturan yang ada, nggak ada cara lain harus melakukan intensitas komunikasi," papar Honing.

Sampai saat ini, kandidat kuat Ketua DPR dari PDIP adalah Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani. Putri Ketua Umum Megawati itu dianggap punya pengalaman dan kemampuan, tapi hal itu masih akan diputuskan oleh DPP PDIP.

"Sejauh ini yang paling memungkinkan Mba Puan ya, yang beredar kuat. Pengalaman memimpin fraksi 5 tahun, kemudian punya kompentensi, pergaulannya juga luas, saya pikir itu. Nah tapi apakah nanti DPP PDIP memutuskan siapa, itu soal lain. (Mut)