Sukses

Inggris Kirim Senjata Rp 300 M ke Irak untuk Tumpas ISIS

Kini giliran Inggris mengikuti jejak Amerika Serikat menumpas ISIS, dengan menghibahkan senjata mesin berat.

Liputan6.com, Baghdad - Setelah bantuan pesawat militer dari AS untuk menumpas kelompok ISIS melalui serangan udara. Kini giliran Inggris mengikuti jejak negara pimpinan Barack Obama memberantas milisi, dengan menghibahkan senjata mesin berat dan amunisi kepada pemerintah Irak.

"Nilai peralatan itu sekitar 1.6 juta pound sterling atau lebih dari Rp 300 miliar. Ongkos pengirimannya diperkirakan sekitar 475 ribu pound sterling atau sekitar Rp 9 miliar," urai Menteri Pertahanan Michael Fallon dikutip Liputan6.com dari BBC, Rabu (10/9/2014).

Persenjataan itu diperkirakan tiba di Irak Rabu waktu setempat.

Dikatakan dia, Inggris bertekad membantu pemerintah Irak dan membantu pasukan Kurdi agar bisa membela diri.

Hibah tersebut, tambah Fallon, diberikan atas permintaan pemerintah Irak. Termasuk pemerintah regional Kurdi.

Sebelumnya, Irak membentuk pemerintahan bersama yang meliputi kaum mayoritas Arab Syiah, Arab Sunni, dan Kurdi.

Hal itu dilakuan menyusul aksi pembantaian oleh kelompok milisi yang juga dikenal dengan nama Daulah Islamiyah atau Negara Islam Irak Suriah. Terhitung sejak Juni lalu, mereka merebut sejumlah besar daerah di Irak dan Suriah, dan mengumumkan pembentukan suatu kekhalifahan.

Menteri Luar Negeri Irak Philip Hammond menyebutkan, pembentukan pemerintah baru pimpinan Perdana Menteri Haidar al-Abadi itu merupakan pencapaian penting untuk negaranya. Menurutnya, sangatlah penting bagi semua kubu politik bekerja sama mengatasi masalah besar. Termasuk ancaman militan ISIS.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Barack Obama dijadwalkan memaparkan strateginya menghadapi ISIS pada Rabu ini.

Menurut PM Inggris David Cameron, jika Presiden Obama memutuskan peningkatan aksi militer untuk memberangus ISIS, maka parlemen Inggris akan melakukan pemungutan suara uapakah mereka akan bergabung di dalamnya.

"Pemerintah bisa juga mengambil tindakan tanpa persetujuan parlemen, jika terjadi bencana kemanusiaan mendadak, atau jika kepentingan Inggris membutuhkan perlindungan segera," ucap Cameron.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.