Ahok: Kalau RUU Pilkada Disahkan, Dijajah Lagi Kita

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak sepakat dengan fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang ingin mengesahkan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Lewat RUU itu pemilihan kepala daerah berpotensi dilaksanakan melalui DPRD atau tak langsung oleh rakyat seperti sekarang. Padahal Ahok menilai, pemimpin daerah seharusnya dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya aksi beking oleh DPRD terhadap kepala daerah.

"Harusnya langsung. Kalau DPRD nanti oknum, oknum DPRD kaya semua. Nyogok-nyogok terus," ucap Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (5/9/2014).

"Nanti semua kepala daerah bisa dikontrol dari oknum DPRD," imbuh dia.

Mantan Bupati Belitung Timur itu khawatir, DPRD bisa mempengaruhi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.

"Dikit-dikit nanti dipanggil, tanggung jawab lagi semua. Dijajah lagi kita kayak dulu. Kalau jaman Pak Harto kan gampang satu partai. Kalau sekarang kan banyak partai, ya matilah," cetus Ahok.

Ahok pun membantah anggapan jika pilkada digelar secara langsung dan terbuka dapat memboroskan anggaran negara. "Bukan soal lebih mahal, aku juga nggak mahal, nggak keluar duit. ‎Kalau nggak mau nyogok, mah murah aja," tandas Ahok. (Ans)