Sukses

Gerindra Dukung Pilkada Lewat DPRD

Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, pilkada langsung lekat dengan manipulasi uang.

Liputan6.com, Jakarta - Partai Gerindra mendukung pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dalam Rancangan Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) yang saat ini tengah digodok. Sebab, mekanisme pilkada tak langsung ini sesuai dengan semangat antikorupsi.
‎
"Jadi, pilkada langsung harus diakui rawan korupsi. Kalau lewat DPRD itu relatif lebih mudah diawasi dan dikontrol KPK. Ini sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi," kata anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra Martin Hutabarat saat dihubungi, Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, pilkada langsung lekat dengan manipulasi uang. Selama pengalaman 10 tahun penerapan mekanisme pilkada langsung, pengeluaran seorang calon kepala daerah untuk membiayai pertarungannya bisa mencapai ratusan miliar untuk tingkat Kabupaten dan Kota. Selain itu, konsekuensi yang harus diterima calon terpilih akan menggenjot balik modal lewat cara culas.
‎
"‎Sesudah kepala daerah terpilih terjadilah kerawanan bermain-main dengan APBD. Bahkan pengangkatan pejabat daerah pun sering terindikasi menggunakan politik uang‎," ujar Martin.

Martin mengungkapkan, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sudah ada 327 Bupati, Gubernur, hingga Walikota yang tersangkut korupsi selama 8 tahun pelaksanaan Pilkada langsung ini.

Menurut dia, jika dihitung kasar maka Pilkada tak langsung, atau lewat DPRD itu ‎bisa menghemat anggaran dengan kuantitas besar.

"‎‎Menghemat lebih dari 80 persen dari biaya Pilkada selama 10 tahun ini yang betriliun-triliun," tandas Martin.

RUU Pilkada akan diputuskan September ini menjelang berakhirnya masa bakti DPR periode 2009-2014. Isu pentingnya adalah pemilihan gubernur, walikota, dan bupati akan kembali dipilih melalui DPRD.

Mayoritas partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014, yaitu Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan Gerindra menginginkan Pilkada oleh DPRD setempat. Sedangkan PDIP, Hanura, dan PKB menyetujui pilkada langsung seperti sekarang. (Yus)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini