Sukses

Batasi BBM Bersubsidi, Pengamat Usulkan Jokowi Pakai Kartu Pintar

Dijelaskan Akhmad, smart card tersebut menggunakan data sensus penduduk terakhir sambil paralel melakukan pendataan baru.

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Akhmad Syakhroza menilai pemerintahan mendatang yang dipimpin Joko Widodo atau Jokowi harus membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Dia pun menyarankan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla menerapkan sistem smart card atau kartu pintar untuk membatasi penggunaan BBM.

Dijelaskan Akhmad, smart card tersebut menggunakan data sensus penduduk terakhir sambil paralel melakukan pendataan baru. Dengan smart card ini diharapkan dapat membatasi penggunaan mobil dalam setiap rumah tangga.

"Setiap rumah dibatasi hanya satu mobil, kelas Kijang ke bawah dengan batas maksimal 10 liter per hari atau 1 motor dengan batas maksimal 2 liter per hari," kata Akhmad dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2014).

Banyaknya pengguna kendaraan pribadi, tambah Akhmad, cenderung mengonsumsi BBM bersubsidi sehingga permintaan bahan bakar pun terus bertambah setiap tahun. Dengan smart card itu nanti, diharapkan dapat mengontrol penggunaan BBM bersubsidi sehingga tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

Tak hanya itu, Akhmad juga menyarankan kepada Jokowi agar pengurangan konsumsi BBM bersubsidi dilakukan secara bertahap dengan target 10 juta kiloliter per tahun atau setara dengan Rp 50 triliun. "Dalam 5 tahun tidak ada lagi BBM bersubsidi," ucap Akhmad. (Ans)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini