Ahok: KPK Sikat Jakarta, Apalagi Daerah Lain

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengibaratkan antisipasi dan penanganan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di pemerintahan daerah, layaknya menyembelih monyet.

Yakni menyembelih kepalanya dulu baru teman-temannya. Sama dengan memberantas Korupsi di ibukota negara lebih dulu, kemudian secara bertahap ke daerah lain.

"KPK aja sikat Jakarta apalagi daerah lain. Ibaratnya kita nyelembelih ketek, jadi nyembelih kepalanya dulu," ucapnya usai menghadiri Peluncuran Kanal TV Streaming KPK di halama Museum Fatahillah, Jakarta Barat, Minggu (17/8/2014).

Menurut Ahok, Jakarta ingin dijadikan model pemerintahan yang bebas korupsi. Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI mencapai Rp 72,9 triliun. Jadi 1 persen saja dari anggaran itu dikorupsi, dananya sudah lumayan besar.

"Kita orang Jakarta aja disikat oleh KPK, gimana orang daerah, model seperti itu," jelas pria yang karib disapa Ahok itu.

Maka itu, Pemprov DKI saat ini mulai menerapkan sistem online dalam semua transaksi keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bukan tunai, melainkan seluruh transaksi nantinya secara bertahap dilakukan dengan transfer ke rekening.

Sehingga pengontrolan arus dana dapat dipantau dan diawasi. Selain itu, Pemprov DKI juga menggandeng ICW dan PPATK untuk menelusuri harta kekayaan dan gaya hidup PNS DKI, apakah sesuai dengan pemasukannya.

"Uang APBD dengan online, enggak cash, transaksi, transfer bank bisa diikuti, bisa buat siapa ke mana. Pejabat pajak dibayar sesuai nggak, gaya hidup dengan pajak tidak sesuai tangkap aja," tegas Ahok. (Yus)