Sukses

Dampak Serangan ISIS, Kursi PM Irak Digoyang Presiden

Para pengamat mengatakan pencalonan dan dukungan presiden terhadap Abadi adalah suatu ejekan terbuka terhadap Maliki.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Irak Fuad Masum meminta Wakil Ketua parlemen Haider al-Abadi membentuk pemerintahan baru sekaligus menggantikan Perdana Menteri saat ini, Nouri al-Maliki di tengah serangan kelompok the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang menguasai wilayah penting negara tersebut.

"Negara ini sekarang ada di tangan Anda," kata Masum kepada Abadi, seperti dimuat BBC, Selasa (12/8/2014).

Lewat pidato di Baghdad yang disiarkan televisi, Masum mengatakan dirinya berharap Abadi akan membentuk sebuah pemerintahan yang dapat "melindungi rakyat Irak". Abadi sebelumnya dicalonkan partai-partai Syiah untuk menjadi perdana menteri.

Setelah pencalonannya, Abadi meminta warga Irak untuk bersatu dalam perang melawan ISIS. Para pengamat mengatakan pencalonan dan dukungan presiden terhadap Abadi adalah suatu ejekan terbuka terhadap Maliki.

Sementara itu, Maliki menegaskan penunjukkan Presiden Masum kepada Abadi tidak sah secara hukum. Hal itu menurut dia jelas melanggar konstitusi. "Kami akan membereskan hal ini setelah adanya langkah yang tidak konstitusional," ujar Maliki.

Mahkamah Agung baru-baru ini memutuskan al-Maliki yang partainya mendapat kursi terbanyak di parlemen, bisa terus menjabat, dan Presiden Fuad Masum harus taat pada konstitusi untuk meminta PM Al-Maliki membentuk pemerintahan.

Maliki memperkarakan Masum ke Mahkamah Agung, dengan dasar bahwa ia sengaja melampaui tenggat waktu penunjukkan perdana menteri demi tujuan politik. Sebelumnya Maliki mengecam presiden yang tidak turut tangan tatkala parlemen tak mau menetapkannya sebagai PM.

Sementara itu pemberontakan jihadis di Irak utara terus membuat dunia khawatir. ISIS bergerak maju di Irak utara dalam beberapa bulan terakhir sehingga memaksa puluhan ribu orang anggota kelompok minoritas agama melarikan diri dari rumah mereka.

Atas bangkitnya ISIS, Maliki mendapat tekanan untuk mundur. Para pengecamnya menyebut, Al-Maliki turut memicu krisis itu dengan kebijakan-kebijakannya yang sektarian. Kaum Sunni, Kurdi, bahkan sesama Syiah, mendesaknya mundur.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.