Sukses

Hentikan Pengadaan Bus, Ahok Disebut Trauma Transjakarta Karatan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menilai pembatalan itu akan membuat warga DKI tak memperoleh tambahan bus tahun ini.

Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI menyayangkan kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang membatalkan pengadaan bus Transjakarta dan bus sedang tahun 2014. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana ‎yang menilai pembatalan itu akan membuat warga DKI tak memperoleh tambahan bus tahun ini.

"Makanya, saya mengkritik keras langkah Pemprov DKI menghentikan program senilai Rp 3,2 triliun itu," ucapnya ketika dihubungi di Jakarta, Senin (7/7/2014).

Bahkan, pria yang karib disapa Sani itu menduga keputusan Basuki alias Ahok yang menghentikan pengadaan bus oleh Dinas Perhubungan (Dishub) ada hubungannya dengan kasus belasan bus Transjakarta dan BKTB yang berkarat. Ia pun menganggap Ahok seperti trauma sehingga tidak melakukan penambahan bus tahun ini.

"Mungkin Wagub punya kekhawatiran berlebih karena Transjakarta berkarat kemarin," kata Sani.

Sebelumnya, Ahok memutuskan Dinas Perhubungan DKI pada tahun anggaran 2014 tidak melakukan pembelian bus, baik gandeng maupun tunggal, dengan alasan tugas pengadaan akan sepenuhnya diserahkan kepada PT Transportasi Jakarta (BUMD DKI) yang akan mulai beroperasi sepenuhnya pada 2015 mendatang. Dishub nantinya hanya bertugas dan fokus mengurusi lalu lintas dan perhubungan.

Sementara, PT Transjakarta rencananya akan memulai proses pengadaan bus usai Lebaran tahun ini. Untuk itu, pihaknya masih mencari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang tepat dan memiliki spesifikasi yang baik untuk bus Transjakarta.

"Ada pengadaan tahun ini, tapi kita harus kerja sama dengan ATMP yang punya perwakilan di sini, punya kantor di sini, workshop di sini, suku cadang di sini, dan sudah dipakai di negara lain juga," ungkap Kosasih pada Jumat pekan lalu.

Namun, menurutnya meski pengadaan sudah dimulai tahun ini, prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena harus melalui sejumlah tahapan pengadaan, seperti administrasi, lelang, pengecekan spesifikasi, dan perakitan bus selama 8 bulan.

"Kalau tahun ini kita beli bus, datangnya juga tahun depan. Karena kayak gitukan harus diurus dulu segala macam," katanya. (Ein)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini