Sukses

KPAI Minta Jangan Kotori UN dengan Kepentingan Politik

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan agar pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tidak dikotori dengan urusan politik.

Liputan6.com, Jakarta- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan agar pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang merupakan ranah pendidikan tidak dikotori dengan kepentingan politik.

"Ranah pendidikan jangan disusupi kepentingan politik. Ujian Nasional adalah instrumen akademik, sehingga menjadi bermasalah jika ditunggangi kepentingan politik," kata Ketua KPAI, Asrorun Niam Sholeh, di Jakarta, Senin.

Menurut Niam, setelah menelaah soal UN tingkat SMA dan sederajat, KPAI menemukan ada indikasi susupan politik dalam soal mata pelajaran bahasa Indonesia, yakni memasukkan nama calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi), meski di dalam soal itu disebutkan sebagai Gubernur DKI.

"KPAI menilai ada dugaan politisasi UN melalui soal bahasa Indonesia yang berisi cerita tentang Jokowi, yang isinya terdapat framing dan cenderung penggiringan opini," katanya.

Untuk itu, KPAI meminta menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab pendidikan nasional segera melakukan investigasi lebih lanjut terkait dengan munculnya soal cerita bernuansa politik itu.

"Siapa pembuatnya, atas motivasi apa, dan dengan gentle bertanggung jawab. Pelakunya jelas tidak punya etika. Harus ada sanksi tegas agar kejadian serupa tidak terus terulang," katanya.

Dia mengatakan kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tidak boleh lepas tangan. Menurut Niam, KPAI sudah melakukan komunikasi dengan kepala Dinas Pendidikan DKI, namun yang bersangkutan mengaku belum mengetahui kasus itu.

"Kami juga sudah mengontak Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kemdikbud untuk meminta investigasi dilakukan," kata Niam.

Di dalam soal itu diceritakan Jokowi sebagai sosok jujur dan pekerja keras yang dikenal dengan gaya blusukannya, berprestasi, bersih dari korupsi, dan memiliki kepedulian kepada buruh. Selanjutnya, ditanyakan apa keteladanan Jokowi di dalam soal cerita itu, dan telah tersedia jawaban dalam bentuk pilihan ganda.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini