Bus Hibah Terhambat, Ahok: Saya Kecewa dengan Plt Sekda

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kecewa terhadap sikap Plt Sekda DKI Wiryatmoko. Basuki alias Ahok menilai, Wiryatmoko ikut andil dalam mempersulit hibah 30 bus dari swasta yaitu Telkomsel, T. Phone, dan Roda Mas dengan mencari banyak alasan untuk menghambat sumbangan tersebut.

"Orang mau nyumbang bus, Anda (Wiryatmoko) cari-cari alasan. Saya kecewa sama sikap Anda. Kalau saya jadi Gubernur saya sudah copot Wiryatmoko sebagai Plt Sekda dan Asbang. Gue udah minta gubernur cabut aja," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (27/3/2014).

Kekecewaan Ahok muncul ketika ia menerima surat dari Plt Sekda itu yang menyebutkan hibah bus masih terkendala Perda Nomor 2 Tahun 2005 pasal 20 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Selain itu, untuk menerima hibah pihaknya harus lebih dulu mengajukan surat rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri, lalu bus hibah tersebut harus melakukan pergantian converter kit ke BBG sesuai Perda yang ada.

"Saya tanya sama Sekjen Mendagri, sejak kapan bus hibah pakai minta izin Mendagri. Dia bilang 'saya juga belum pernah dengar peraturan seperti itu'. Ini kan namanya cari-cari alasan. Main-mainin orang dengan surat," ujarnya.

Selain itu, dalam surat tersebut juga tertera juga hibah tak ber-BBG dilarang melewati koridor yang berlokasi di dekat Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas (SPBG). Sementara Kopaja dan Kopami yang terintegrasi dengan busway atau jalur khusus Transjakarta masih menggunakan solar dan terkadang melewati koridor yang dekat SPBG.

"Terus Anda bisa kasih saya gas sekarang? Kan yang penting tiap 2-3 menit bus nya lewat. Tapi saat ini kita nggak cukup bus. Nah kalau gitu, kasih tahu saya gimana caranya pengadaan bus. Makanya jadi wakil itu susah. Jadi wakil susah," cetusnya.

Ahok juga mengaku kesal dengan persoalan hibah bus tersebut. "Aku sudah muak dengan cara seperti ini. Itu memuakkan, kampungan. Ngomongnya sopan, baik, halus, tapi jebakan Batman semua," ujarnya.

Kekesalannya itu dipicu dengan adanya permintaan Dinas Perhubungan DKI agar Pemprov 'rela' menerima bus-bus China meskipun beberapa di antaranya sempat ditemukan rusak dan karatan.

Hal tersebut karena Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan aturan baru. Aturan tersebut menyebutkan meski melanggar, bus yang telah tinggal lebih dari 50 hari dapat diterima karena asas manfaat. Sedangkan bus hibah sebanyak 30 armada justru terkesan dipersulit dengan birokrasi.

"Karena rakyat DKI membutuhkan, maka bus itu harus diterima walaupun jelek? Saya bilang, nenek lu! Bus bagus ditolak. Jangan-jangan ini ada satu paket persoalan. Bus bagus ditolak supaya terpaksa terima bus China yang karatan. Ini ada unsur main di sini," tegasnya. (Yus Ariyanto)

Baca juga:

Ahok Sering `Umbar` Emosi, Jokowi: Ndak Apa-apa, Kan Terkendali

Ahok: Benahi Transportasi Umum Dulu, Baru Bus Sekolah