Sukses

Soal Ambalat, Presiden SBY Mengontak PM Malaysia

Pemerintah Malaysia tak akan menggelar kekuatan militer dan mengeluarkan pernyataan provokatif soal krisis di perairan Ambalat. Komisi I DPR meminta pemerintah tidak mengabaikan upaya diplomasi.

Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menjalin kontak langsung dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Senin (7/3) pagi. Kedua kepala pemerintahan membahas krisis perairan Ambalat yang berada di wilayah perbatasan kedua negara. Hal ini disampaikan sebuah sumber dari Istana Kepresidenan kepada SCTV.

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan, pemerintah Malaysia tidak akan menarik pasukannya dari perairan Ambalat. Namun, untuk menyelesaikan krisis di wilayah yang berbatasan dengan Indonesia ini, Malaysia tak akan menggelar kekuatan angkatan bersenjata, tapi akan menempuh langkah-langkah diplomatik. Pemerintahan Kuala Lumpur juga tak akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan provokatif yang dapat memperkeruh hubungan kedua negara tetangga. "Tentu sekali ada pembicaraan antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden [RI], akan ada Insya Allah," kata Razak di Kuala Lumpur, kemarin.

Pernyataan ini disampaikan Razak setelah menerima kunjungan mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Menurut Gus Dur, kunjungannya hanya bersifat pribadi dan tidak terkait urusan kenegaraan. Namun, Razak mengatakan, pertemuan itu sempat membicarakan beberapa hal, termasuk hubungan Indonesia-Malaysia, seperti soal tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal dan sengketa Blok Ambalat yang berada di antara perairan Sulawesi dan Kalimantan ini.

Hari ini, Presiden Yudhoyono dan rombongan mendarat di Bandar Udara Juwata, Tarakan, Kalimantan Timur, sekitar pukul 11.00 WITA. Ikut serta dalam rombongan yang turun dari pesawat kepresidenan jenis Fokker 100 itu antara lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S.; Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto serta Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. Rombongan disambut Gubernur Kaltim Suwarna Abdul Fatah dan langsung menuju Kantor Wali Kota Tarakan [baca: Hari Ini Presiden Yudhoyono ke Ambalat].

Rombongan Presiden bertolak dari Tarakan menggunakan Kapal RI KS Tubun ke Nunukan sekitar pukul 14.00 WITA. Presiden melintas dan memantau perairan Ambalat dan Pulau Karang Unarang, dua wilayah yang menyulut ketegangan menyusul klaim sepihak Malaysia atas wilayah ini. Rombongan Presiden dikawal KRI Nuku dan KRI Wiratno. Tiga armada udara yang terdiri dari dua pesawat Casa 212 dan satu pesawat Nomat N-22 juga mengawal perjalanan Presiden. Sebuah helikopter BO-105 juga disiagakan di KRI KS Tubun.

Di Nunukan, Presiden SBY akan memantau kondisi TKI di penampungan setelah pulang dari Malaysia. Setelah mengujungi pos-pos penampungan, Presiden dan rombongan akan bermalam di Nunukan.

Di tempat terpisah, Komisi I DPR menggelar rapat internal membahas agenda kerja komisi. Menyangkut sengketa Blok Ambalat, Komisi I mendukung penuh upaya pengiriman kekuatan militer sebagai bentuk keberadaan pemerintah di wilayah itu. Meski begitu, komisi yang membawahi masalah politik dan keamanan ini meminta agar pemerintah tak mengabaikan upaya diplomasi. Komisi I juga berencana mengunjungi Blok Ambalat dalam waktu dekat.

Hingga kini, suasana di perbatasan yang menjadi sengketa cukup panas. Kapal perang Indonesia dan Malaysia telah bersiaga di masing-masing wilayah. Kantor Berita Bernama melaporkan, pemerintah Malaysia telah mengirim nota protes resmi kepada pemerintah Indonesia atas tuduhan pelanggaran batas wilayah yang dilakukan Kapal TNI Angkatan Laut sejauh delapan nautikal mil melewati perairan Karang Unarang.

Dini hari kemarin, kapal perang Malaysia KD Kerambit meninggalkan perairan Karang Unarang di perairan Kaltim setelah kontak dengan KRI Rencong. Namun, KD Kerambit datang lagi dengan membawa dua kapal patroli Polisi Air Malaysia [baca: Kapal Malaysia Masuk Lagi ke Karang Unarang].

Indonesia terus meningkatkan pertahanan di wilayah konflik itu. Tiga kapal perang telah berjaga di wilayah Gugus Karang Unarang yakni KRI Nuku, KRI Tongkol, dan KRI Singa. Sedangkan KRI Rencong, KRI KS Tubun, KRI Wiratno, dan KRI Tedung Naga telah bersiaga di Pelabuhan Tarakan. Selain di laut, TNI mengerahkan kekuatan udara. Empat pesawat tempur F-16 kini berada di Balikpapan, Kaltim.

Pulau Karang Unarang yang berada di perairan Ambalat diklaim Malaysia secara sepihak berdasarkan peta yang dibuat pada 1979. Sementara Ambalat, termasuk Karang Unarang, sudah masuk dalam kedaulatan RI jauh sebelum peta itu dibuat, bahkan sejak masa penjajahan Belanda.

Klaim sepihak Malaysia itu memancing reaksi masyarakat Indonesia. Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat Sulawesi Selatan berdemonstasi di Gedung DPRD Sulsel, hari ini. Mereka mendesak pemerintah Indonesia bersikap tegas menyikapi sengketa di Ambalat. Dalam orasinya, massa menyerukan kepada komponen masyarakat lain agar menyatukan barisan untuk melawan klaim Malaysia itu. Saat berita ini ditulis, perwakilan pengunjuk rasa sedang diterima anggota Dewan.

Aksi moral ini diawali dengan pawai di sejumlah jalan protokol di Kota Makassar. Para pengunjuk rasa, di antaranya datang dari Forum Komunikasi Putra/Putri Purnawirawan ABRI dan POLRI (FKPPI), berbagai elemen mahasiswa, serta Ikatan Suporter Sepakbola Makassar. Sambil berkonvoi, mereka memprotes pemerintah Malaysia yang ingin mencaplok Ambalat dari wilayah Indonesia. Demonstrasi ini membuat sebagian jalan macet berat.(TNA/Tim Liputan 6 SCTV)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.