Ketua DPR: Perebutan Pimpinan Komisi DPR Prematur

Liputan6.com, Jakarta: Ketua DPR Agung Laksono membantah bahwa pimpinan komisi DPR yang dimekarkan akan lebih banyak dikuasai Koalisi Kebangsaan. Menurut Agung, penentuan pimpinan komisi tetap akan dilakukan secara prosedur, sesuai tata tertib (Tatib) pemilihan pimpinan komisi DPR. Bantahan itu diungkapkan Agung seusai menerima Duta Besar Cina di Indonesia Lu Shu Min, Jumat (8/10).

Menurut Agung, perebutan pimpinan komisi DPR saat ini masih sebatas wacana. Sebab, belum ada keputusan tentang formasi pemekaran komisi, termasuk pembicaraan tentang pimpinan komisi. Karena itu, Agung menilai pembicaraan tentang perebutan pimpinan komisi DPR prematur.

Berdasarkan informasi yang dihimpun SCTV, sesuai formasi yang diajukan, Koalisi Kebangsaan akan memimpin komisi-komisi DPR yang memiliki kaitan langsung dengan kebijakan pemerintahan. Terutama di bidang ekonomi dan politik. Sedangkan dari Koalisi Kerakyatan telah muncul rumor akan menguasai Komisi II yang membidangi masalah hukum. Selain itu, koalisi yang dimotori Fraksi Demokrat ini juga berniat menguasai Komisi IV tentang Perhubungan, Komisi V yang mengurusi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Komisi VII tentang Keagamaan, dan Komisi IX mengenai Anggaran serta Keuangan.

Seperti diketahui, jumlah komisi di DPR hasil Pemilihan Umum 2004 akan dimekarkan dari sembilan menjadi 12 atau 13 komisi. Pemekaran terpaksa dilakukan karena jumlah anggota DPR bertambah dari 500 menjadi 547 orang. Bila hanya sembilan, setiap komisi beranggotakan 60 orang sehingga terlalu besar dan tidak efektif. Dengan 12 atau 13 komisi, setiap komisi terdiri dari 42-45 anggota Dewan [baca: Jumlah Komisi DPR Akan Dimekarkan ].(ORS/Machmud dan Zakaria)