Penggunaan Taperum Harus Dibeberkan

Liputan6.com, Jakarta: Kementerian Negara Pemukiman dan Prasarana Wilayah perlu membeberkan penggunaan dana tabungan perumahan (Taperum). Ini penting agar spekulasi yang mengarah pada pertarungan politik tak muncul. Pegawai negeri sipil juga harus mempertanyakan pengelolaan dana Taperum. Hal itu dikemukakan pengamat properti Panangian Simanungkalit, baru-baru ini.

Dimata Panangian, pengelolaan Taperum masih belum transparan. Akibatnya, masyarakat belum mengetahui tingkat realisasi program yang diluncurkan sejak tahun 1992 itu. Panangian juga heran dengan sikap diam kalangan pegawai negeri sipil. Padahal, gaji mereka dipotong setiap bulan untuk membayar iuran Taperum.

Menurut Panangian, PNS mesti mempersoalkan penggunaan dana tersebut. Apalagi, muncul laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan mengenai penyalahgunaan hampir mencapai Rp 145 miliar. Dalam konteks inilah, kata Panangian, perlu keterbukaan dari Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah untuk mengungkap data penggunaan dana Taperum.

Sejauh ini, sudah terkumpul dana Taperum kurang lebih Rp 2,5 triliun. Sebanyak Rp 1,5 triliun di antaranya sudah disalurkan kepada sekitar 500 ribu pegawai negeri untuk digunakan sebagai uang muka pembelian rumah. Sedangkan sisanya, sebesar Rp 1 triliun belum disalurkan, sehingga mengundang kecurigaan berbagai kalangan bahwa memang terjadi penyimpangan. Partai Golongan Karya disebut-sebut menggunakan dana Taperum Rp 90 miliar untuk kampanye Pemilu 1999. Namun, pengurus Golkar menilai, tudingan itu hanyalah manuver kelompok politik tertentu.(RSB/Arfan Yap Bano dan Eko Purwanto)