Pelantikan Anggota DPRD Jatim Diwarnai Bentrokan

Liputan6.com, Surabaya: Pelantikan 100 anggota DPRD Jawa Timur periode 2004-2009, diwarnai bentrokan antara polisi berpakaian preman dan puluhan anggota elemen mahasiswa dari Left Democratic Force (LDF). Bentrok terjadi di halaman Gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura, Surabaya, Selasa (31/8) sekitar pukul 09.30 WIB.

Bentrok berawal saat sekitar 70 mahasiswa mendesak masuk ke dalam Gedung Dewan. Mereka merobohkan pagar pintu gerbang barat DPRD Jatim. Puluhan mahasiswa ini juga sempat memukuli seorang pemuda yang diduga sebagai provokator.

Melihat aksi brutal itu, polisi tak berdiam diri. Mereka menghalau massa. Beberapa mahasiswa sempat menerima bogem mentah polisi. Sementara yang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Dalam insiden ini, polisi meringkus empat mahasiswa yang dituduh sebagai pemicu aksi.

Sementara di dalam Gedung DPRD Jatim, pelantikan 100 anggota Dewan berlangsung lancar dan aman. Partai Kebangkitan Bangsa paling banyak menempatkan wakilnya: 31 orang. Disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memperoleh 24 kursi. Sedangkan Partai Golkar dan Partai Demokrat masing-masing menempatkan 15 dan 10 wakilnya.

Pada kesempatan itu, dua anggota Dewan berijazah palsu tetap dilantik. Keduanya ialah Mohamad Binsyeh dari Partai Golkar dan Abdul Zainal (PKB). Mereka tetap disumpah karena kasus keduanya belum ada keputusan hukum yang tetap. Begitu pula dengan Marsindi (PDIP) yang diduga menggelapkan uang serta mobil.

Seusai proses pelantikan, tiga anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera bersedia menandatangani kontrak sosial yang disodorkan mahasiswa. Tiga wakil rakyat ini bersedia memperjuangkan pendidikan gratis serta berjanji membasmi korupsi.

Di Semarang, Jawa Tengah, puluhan mahasiswa setempat dan aktivis Humanika yang menggelar unjuk rasa menolak karantina anggota DPRD Jateng, sempat saling dorong dengan polisi. Ketegangan terjadi saat puluhan mahasiswa dan aktivis Humanika berusaha masuk ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat. Aksi mereka dihalang-halangi polisi. Beruntung aksi tak berakhir rusuh.

Dalam orasinya, para demonstran menilai, karantina anggota Dewan adalah bentuk pemborosan. Sementara KPUD setempat menganggap karantina penting dilakukan agar semua anggota Dewan datang tepat waktu saat pelantikan, 3 September mendatang. Apalagi sebagian besar wakil rakyat terpilih berasal dari luar Kota Semarang.

Sementara itu, Sidang Paripurna DPRD Kota Tangerang, yang berlangsung siang ini, dikawal ketat ratusan personel polisi dari Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Resor Tangerang. Sidang Paripurna beragenda mengangkat sumpah jabatan anggota Dewan periode 2004-2009.

Selama acara berlangsung, puluhan mahasiswa dan anggota lembaga swadaya masyarakat setempat menggelar unjuk rasa di luar Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang di Jalan Satria Sudirman. Pada intinya, mereka meminta wakil rakyat menghindari korupsi. Para demonstran berpendapat, DPRD bukan tempat untuk mengeruk uang [baca: Korupsi Berjamaah Wakil Rakyat].(ICH/Tim Liputan 6 SCTV)