Petugas Angkut Sampah Wajib Setor Nomor Ponsel ke Jokowi

Setiap petugas pengangkut sampah di Jakarta akan didata. Mulai dari nama hingga nomor telepon. Kebijakan itu dimaksudkan agar Gubernur DKI Jakarta Jokowi dapat langsung mengecek apabila menemukan daerah yang sampahnya belum diangkut.

"Sekarang kita mau wajibkan siapa yang jalan tanggung jawab didata namanya dan nomor HP-nya. Jadi Pak Gubernur pas lagi blusukan, ngelihat jalanan kotor dan sampah yang berceceran, bisa langsung telepon deh," ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (4/2/1/2014).

Sampah, khususnya di pemukiman, akan menumpuk apabila tidak ada truk sampah yang mengangkut atau terlambat. Maka, perlu dilakukan pengontrolan.

Saat ini, ujar pria yang akrab disapa Ahok itu, Pemprov DKI tengah mengkaji agar pengangkutan sampah di Jakarta sepenuhnya dilakukan Dinas Kebersihan tanpa menyerangkan kepada pihak swasta. Hal itu untuk memudahkan pengontrolan agar semua sampah dipastikan diangkut.

"Kalau swasta yang ngangkut kadang suka nggak tanggung jawab, nggak dijemput. Bilang jatahnya sudah penuh lah, kita jadi nggak bisa kontrol," katanya.

Selain itu, peremajaan truk sampah juga sedang diupayakan Pemprov DKI. Namun, karena pengadaan 200 truk ditolak, maka diharapkan bantuan CSR perusahaan dapat berbentuk truk sampah. Hanya, pengoperasian tetap berada di Pemprov DKI. Sebab, kondisi truk sampah di Jakarta sudah sangat tidak layak dan merugikan warga.

"Kebayang nggak sih sampah-sampah berjatuhan, air comberan kotor-kotor begitu (menetes) di tengah kota, di tengah kampung. Tentu orang akan marah. Orang Bekasi juga kesal, kamu masuk ke Bantar Gebang tapi truk-truk sampah menjatuhkan sampah. Jadi kita butuh peremajaan," pungkas Ahok. (Mut/Ism)

Baca juga:
Ahok: 200 Truk Sampah Diswastakan? Nggak Mungkin
Ahok Keluhkan Pengolahan Sampah Sunter Belum Dibangun