Publik Pilih Hukuman Mati untuk Koruptor

Praktik korupsi di Indonesia kian menjadi. Badai kasus korupsi jelang Pemilu 2014 pun banyak menerpa kader-kader parpol besar seperti Partai Demokrat dengan kasus Hambalang, Partai Golkar dengan kasus korupsi Alquran hingga dugaan suap MK, serta PKS dengan dugaan suap daging impor sapi.

Survei Indonesia Survey Center (ISC) mendapatkan, publik menginginkan hukuman mati sebagai sanksi yang dapat memberi efek jera.

"Yang cukup mengejutkan adalah hukuman mati ternyata dipilih oleh masyarakat sebagai cara yang paling efektif dalam menghukum para koruptor di negeri ini (49,2%), lalu penjara seumur hidup (24,6%), dan pemiskinan koruptor (11,3%)," kata Direktur Komunikasi ISC Andry Kurniawan, di Hotel Balairung Jakarta, Minggu (26/1/2014).

Peneliti ISC Dedet Fogerty menambahkan, hukuman mati merupakan salah satu bentuk kejengahan publik atas maraknya kasus korupsi. Tak hanya itu, dari hasil survei, publik juga percaya bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari partai politik (26%).

"Publik sudah semakin muak dengan praktik dan perilaku korupsi di Indonesia," katanya.

Dalam survei ini pula, capres yang dinilai pantas untuk memberantas korupsi adalah Prabowo Subianto. Ketua Dewan Pembina Partai Gerinda itu mengungguli Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.

"Figur capres yang paling dianggap bersih dan mampu memberantas korupsi adalah  Prabowo Subianto (19,1%), diikuti oleh Mahfud MD (11,9%), Jokowi (11,8%), Wiranto (8,1%), Anis Baswedan (7,8%), dan Hatta Rajasa (6,9%)," tandas Andry.

Populasi dari survei ini adalah seluruh calon pemilih dalam Pemilu 2014 atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun dan/atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah. Jumlah sampel sebesar 1.600 responden, diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling).

Margin of error survei sebesar 2,4 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan responden dengan pedoman kuesioner. Uji kualitas dilakukan melalui telephone-check dan spot-check sebesar 20 persen dari total sampel. (Mvi/Ism)

Baca juga:

Perjalanan 2 Hari Pulangkan Buron BLBI Adrian Kiki
Camkan! Koruptor Dana Bencana Bakal Dituntut Hukuman Mati
Pramono Edhie: Koruptor Dimiskinkan Lebih Sakit Ketimbang Mati