KPK Masih Telaah Laporan Walikota Risma Soal Korupsi KBS

Walikota Surabaya Tri Rismaharani mencium 'aroma tak sedap' dalam kepengurusan Kebun Binatang Surabaya (KBS) di Jawa Timur. Kecurigaan itu pun dilaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga pimpinan Abraham Samad itu hingga kini masih menelaah laporan Risma tersebut.

Telaah dilakukan untuk melihat apakah KPK memang berwenang menangani polemik KBS atau tidak. Jika memang di dalam pengelolaan KBS ditemukan indikasi korupsi yang dilakukan penyelenggara negara, maka KPK akan melaksanakan kewajiban dan tugasnya.

"KPK bisa menindak sepanjang melibatkan penyelenggara negara, lalu ada atau tidak penyalahgunaan uang negara dalam pengelolaannya," kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat (24/1/2014).

"Jadi setiap pengaduan akan ditelaah secara menyeluruh. Tidak mengkaji hal yang diadukan saja," imbuh Johan.

Risma melaporkan dugaan korupsi pengelolaan KBS ke KPK beberapa waktu lalu. Laporan perempuan yang kerap disebut 'Jokowinya Surabaya' itu masih dalam penelahaan di Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

Saat datang ke markas Abraham Samad cs, Risma mengaku menyertakan sejumlah dokumen terkait kebijakan pertukaran hewan dan pengelolaan di KBS. Risma juga memberikan data-data dalam laporannya ke KPK.

Risma menempuh langkah ini, sebab setelah diambil alih Pemerintah Kota Surabaya, diketahui ratusan bintang di KBS banyak yang hilang dan tak terurus, bahkan sampai ada yang mati. Risma juga menduga, adanya pertukaran hewan dengan barang di KBS. (Ndy/Sss)

Baca juga:
Menhut: Pengelolaan KBS Diserahkan ke Walikota Risma
Walikota Risma: Saya Geram dengan Situasi di KBS
Walikota Risma Segera Evaluasi Karyawan KBS