Banten Terancam Kolaps, Rano Karno Temui Mendagri Pekan Depan

Pembangunan Banten terancam terhenti karena gubernurnya, Ratu Atut Chosiyah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Gubernur Rano Karno akan menggelar pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri agar wilayah 'sejuta kiai dan ratusan santri' itu berjalan normal.

"Mungkin minggu depan beraudensi kepada Kemendagri untuk cari solusinya seperti apa," ujar Rano Karno di sela acara HUT PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2014).

Rano menjelaskan, selama status Atut masih menjadi tersangka dan belum terdakwa, maka dia masih menjadi gubernur Banten. Oleh karena itu urusan pemerintahan masih membutuhkan tanda tangan Atut.

Rano kembali mengingatkan, masih ada 13 dokumen penting Pemprov Banten yang terbengkalai dan belum ditandatangani Ratu Atut. Alhasil, pembangunan di Banten terancam mandek. Untuk meminta tanda tangan, Rano mengaku harus meminta izin terlebih dahulu kepada KPK.

"Bukan soal sabar, kalau memang itu realita begitu. Tapi ini harus dipikirkan dan bagaimana pembangunan dan bagaimana kedepan," kata pemeran 'Si Doel Anak Sekolahan' ini.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menjadi tersangka kasus dugaan suap dalam sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi. Kasus suap ini melibatkan pula adik kandungnya Tubagus Chaeri Wardhana dan mantan Ketua MK Akil Mochtar. Atut juga menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan 2011-2013, di provinsi yang dipimpinnya. (Mvi/Ism)

Baca juga:

Ratu Atut & Wawan Resmi Jadi Tersangka Kasus Alkes Banten
APBD Tak Ditandatangani Ratu Atut, Pembangunan Banten Mandek
Rano Karno: Pemerintahan di Banten Terancam Kacau