Marzuki Alie: Menteri Korupsi, Presidennya Harus Mundur

Mengawali tahun 2014, Partai Demokrat membuka babak baru Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. 11 peserta konvensi akan bertarung lewat pidato politik.

Salah satu pesertanya adalah Ketua DPR Marzuki Alie. Dalam kunjungannya ke Redaksi Liputan6.com di SCTV Tower, Senayan, Jakarta, baru-baru ini, Marzuki mengaku telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk kesiapannya mundur bila terpilih sebagai presiden tapi ada menterinya yang korupsi.

Selain soal Konvensi Capres Partai Demokrat, Marzuki juga bicara tentang kinerja DPR periode 2009-2014 yang dipimpinnya. Politisi Partai Demokrat itu juga mengungkap adanya kekeliruan dalam kebijakan Pertamina yang menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram.

Berikut petikan wawancara lengkapnya:

Kinerja DPR 2009-2014
 
Evaluasi kinerja DPR, catatan Ketua DPR apa saja yang kurang?

Banyak catatan yang minus, tapi ada juga catatan yang positif. Banyak minus itu pertama terkait komitmen anggota Dewan, kedisplinan anggota Dewan, keseriusan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan. Itu yang menjadi masalah oleh karenanya berpengaruh terhadap kinerja.

Kita pimpinan sudah mengalokasikan waktu untuk legislasi itu lebih banyak daripada bicara bujet dan pengawasan. Legislasi itu mencapai 60% dari waktu yang tersedia. Maksudnya untuk mengejar produktivitas, kuantitas jumlah dari legislasi yang dihasilkan, tapi faktanya justru legislasi itu yang paling tertinggal. Tapi sebenarnya kami tak bisa menyalahkan juga karena supporting sistem DPR itu sebagai lembaga yang khusus membantu anggota DPR di bidang legislasi belum kita selesaikan. baru hari ini kebetulan saya panggil Menpan, mudah-mudahan bisa kita selesaikan periode ini, dan DPR periode berikutnya bisa menikmati hasilnya.

Dari sisi budgeting saya kira semua tahu, bahwa setiap awal tahun anggaran, misalkan bulan April itu presiden sudah menyampaikan besaran rencana APBN kemudian bulan Agustus menyampaikan nota keuangan dan biasanya Oktober sudah disahkan. Dari jadwal itu tidak ada masalah, tapi dalam konteks substansi isi dibutuhkan dukungan dari lembaga yang mendukung kinerja DPR yang kita namakan budget office yang ke akan kita bentuk sehingga kinerja dewan lebih substansial.

Kalau bidang pengawasan, itu yang paling disukai anggota Dewan. Cuma bertanya, kemudian pergi. Padahal aturannya jelas, kalau bertanya lalu pergi tidak perlu dijawab. Ini kelemahan-kelemahan itu karena kurang fokusnya, ini masalah komitmen, masalah pribadi masing-masing.

Total UU yang dihasilkan DPR berapa?

Secara jumlah sekitar 20-an persen dari rencana 70-an undang-undang hanya sekitar 15-16 yang selesai. Tapi yang perlu diketahui bahwa undang-undang yang kami utamakan itu adalah yang pro-rakyat dulu, itu yang kami kawal. Itu hanya untuk 2013 saja. Seperti Undang-Undang tentang Desa. Ini sangat penting, kta ingin bangun indonesia melalui desa. selama ini banyak desa yg tidak terbangun. infrastruktur mendasar, keperluan air dan lain, sehingga tidak ada lagi desa yang tertinggal. Tapi pembangunan infrastruktur besar itu tugas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Jadi ada semangat untuk membangun desanya, berlomba. Sehingga tidak ada lagi desa yang tidak ada air, jalan setapaknya hancur bertahun-tahun.

Kedua, Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani. UU ini bisa menyelamatkan seratus juta jiwa masyarakat Indonesia yang hidup di sektor pertanian. Ini kita kawalnya luar biasa. Jadi UU ini akan dilaksanakan secara penuh oleh pemerintah selama 20 tahun, transisi, mulai dari persiapan lahan, bibit, pupuk, pendanaan, teknologi, mesin pertanian, jaminan harga pada saat panen, jaminan kalau dia gagal panen. itu semua dilindungi oleh UU ini, sehingga tidak ada lagi petani miskin, tidak ada petani yang tidak dapat bibit dan pupuk saat mau menanam. Jadi semuanya dilindungi dengan membangun kelembagaan yang kuat.

Kalau ini dilaksanakan, saya yakin petani akan berubah hidupnya dari petani yang miskin menjadi sejahtera. Termasuk gagal panen, kalau gagal panen, itu diganti asuransi. Jadi tidak perlu khawatir ada hama, banjir dan lainnya.

Kalau UU yang dibuat sejak 2009 baru sekitar 25 persen dari target. Tapi perlu diingat, banyak UU fenomenal yang kita sahkan. UU Tentang Kesehatan itu kita sahkannya pukul 4 pagi, yang mengawalnya itu saya dengan Pramono Anung, jadi Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR yang mengawal Pansus. Ini satu-satunya UU yang dikawal sampai pagi, karena ini menyangkut hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kedua, hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan. Sekarang UU Pendidikan Tinggi memberikan ruang masyarakat miskin untuk kuliah di perguruan tinggi negeri dan swasta. sekitar 30 persen mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi itu adalah yang tidak mampu, mereka tidak perlu bayar dan mendapat uang saku.

Ketiga, bagaimana hak ekonomi rakyat. Banyak UU juga yang kita sahkan terkait lembaga keuangan mikro yang bisa membangun komunitas,   perkoperasian, perdagangan, tentang perumahan, tentang bantuan hukum, tentang fakir miskin, tentang zakat. Jadi uu yang pro-rakyat semua kita selesaikan. agar kehidupan masyarakat berubah.

Berapa UU yang ditargetkan selesai di tahun politik ini?

Masih di atas 50-an, tapi itu sangat tidak rasional. kecuali supporting sistem yang direncanakan sudah selsai dan bisa dilibatkan dalam konteks pembuatan UU. Karena supporting itu sistemlah yang nanti menyiapkan naskah akademiknya, menyusun rancangannya. Jadi anggota DPR itu hanya beberapa pasal yang terkait dengan perjuangan, aspirasi, kepentingan negara, rakyat. Jadi tidak bicara pasal per pasal, titik koma, menimbang menerima, itu nggak pakai lagi, itu urusan ahli hukum.

Uji Kelayakan Hakim MK

Fit and proper test Hakim MK yakin selesai sebelum pemilu?

Komisi Yudisial (KY) sudah buat peraturan, di mana anggota yang melakukan fit and proper test itu sudah diatur. Ada yang mewakili pemerintah, Mahkamah Agung, DPR, KY, itu sudah diatur. saya kira itu tinggal melaksanakan.

Waktunya mudah-mudahan komite ini segera selesai melaksanakan tugasnya, sehingga mendapatkan hakim-hakim MK yang kredibel dan akan dilaksanakan oleh komite yang kredibel.

Jadi DPR menjamin Hakim MK lengkap setelah Pemilu 2014?

Ini tergantung komite yang dibentuk KY. Kemarin saya terima, peraturan KY soal seleksi hakim MK dan itu akan kita tindaklanjuti.

Konvensi Capres Demokrat

Konvensi Capres sudah memasuki babak baru, apa persiapan Anda?

Sebetulnya begini, semua capres konvensi ini sudah berjalan lama dalam kehidupan, banyak pengalaman, tinggal mengemasnya saja. Pada saat konvensi in bagaimana menembakkan peluru-peluru yang sudah dikumpulkan. jadi artinya kalau baru persiapan, tanpa modal besar, pengalaman, pendidikan, lalu berbagai macam ujian, itu tidak akan mampu ikut dalam konvensi ini. Jadi kesiapan penting, tapi semua itu hanya mengemas, mengemas apa yang kita miliki selama ini dalam suatu paparan lalu kita sajikan dan itulah yang akan kita pertaruhkan. Modal kita adalah modal pengalaman saja.

Apa Visi-Misi Anda?

Saya bicara masalah yang dihadapi masyarakat. Pertama terkait pendidikan. kita tahu pemerintah sudah peduli tapi masih ada yang kurang. Kurangnya itu adalah akses pendidikan, distribusi para guru yang berkualitas di daerah-daerah yang tidak terjangkau, yang selama ini ada satu wilayah tidak ada gurunya, ada satu guru mengajar 5 kelas, kecukupan guru dan bagaimana kualitasnya. Jadi intinya adalah kita membentuk SDM untuk guru, kedua bagaimana membangun komitmen bangsa ini bangsa yang amanah, berkeadilan, dengan mencontohkan keteladanan. Dengan komitmen membangun bahwa kita sebagai orang-orang yang merupakan pejabat publik, birokrasi harusnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu sebagaimana diamanatkan masyarakat.

Kita lebih baik bicara komitmen, keteladanan dan konseksuensi. Konsekuensinya apa? Kalau misalnya direkturnya korupsi dirjen harus mundur, kalau dirjennya korupsi ya menterinya harus mundur dan kalau menterinya korupsi ya presidennya harus mundur. Itu harus begitu sebagai bentuk komitmen. Untuk menjaga ini supaya tidak korupsi maka dibentuk pengawasan internal, gabungan dari Inspektorat Jenderal dan BPKP sebagai pengawasan besar pemerintah, tidak perlu lagi ada irjen-irjen yang di bawah menteri-menteri.

Kalau Irjen di bawah menteri itu `jeruk makan jeruk`. Maka Irjen ini nanti ada di bawah lembaga yang besar itu yang di bawah presiden, jadi sinergi antara irjen dengan BPKP lah. Ini kita perkuat dan ini laporannya ke pusatnya. Baru kita lihat kalau ada kejadian-kejadian di kementeriannya, orang-orang ini betul-betul bebas dari kepentingan-kepentingan kementerian. Kalau sekarang, Irjennya di bawah menteri, yang ikut korupsi menterinya, bagaimana Irjennya mau membuka semuanya.

Nah, ini yang harus kita restrukturisasi, ini merupakan tanggung jawab pemerintahan saya kira itu bisa dilakukan dan kementerian akan lebih baik dan itu sampai ke daerah juga. Nanti ada inspektur daerah juga di dalam satu wadah misalnya namanya pengawasan internal pemerintah atau apalah namanya seperti BPKP, yang penting ini adalah kolaborasi irjen dan irda dengan BPKP yang kita bentuk menjadi satu badan besar yang terpisah dari kementerian-kementerian dan dibawahi langsung oleh presiden dan wakil presiden.

Analisis sosial media Politicawave menunjukkan Gita dan Dahlan yang paling kuat, bagaimana dengan Anda?

Sebenarnya ini kan fungsi media. Itu kan media sosial, saya mengikuti saja tapi tidak seperti teman-teman yang ada tim sukses di socmed yang setiap hari 100 orang men-tweet atau retweet. Kalau saya hanya relawan saja. Kalau saya di socmed, saya bilang dikelola saja sudah cukup. merespons suara-suara masyarakat, artinya tidak asal di-tweet yang tidak memberikan manfaat. Saya betul-betul memberikan pencerahan kepada yang bermain di tweeltand. Mudah-mudahan mereka memahami cara berpikir yang kita sampaikan melalui wahana itu.

Kapan serangan udara lewat iklan?

Insya Allah nanti pertengahan Januari. di TV-TV lokal. Lokal-lokalan saja, kita cari yang murah meriah. yang memilih itu kan masyarakat lokal, bukan elite.

Dari 10 peserta konvensi lainnya, siapa lawan terberat?

Semuanya itu kompetitor yang baik. Semua punya ruang untuk menang. Tidak ada seorang pun yang merasa lebih hebat dari yang lain. Tapi ada keunggulan-keunggulan dari yang lain. Pak Gita Wirjawan pemodal yang besar, Pak Dahlan Iskan punya media yang besar ya kita harus sadar tentang itu. Jadi kalau kalah dalam pencitraan, ya biasa-biasa saja tak perlu dirisaukan.

Kalau gagal jadi capres, apa yang akan Anda lakukan?

Banyak, tergantung. Bisa jadi Timses, bisa jadi Ketua Timses, pemenangan. Saya pengalaman sebagai Sekretaris Pilpres waktu Pak SBY dua kali pemilu. Kalau tidak dimanfaatkan tidak apa-apa, kan saya di kampung punya sekolah, SD, SMP, SMA, universitas, pesantren, mengajar di sekolah, membina masyarakat saya di sana, itu juga adalah pengabdian. Jadi tidak harus pengabdian itu di tingkat nasional, kalau kita nanti kembali ke daerah kita, tentu kita sesuaikan saja dengan kapasitas yang kita miliki. Kalau sekarang saya berada di nasional, maka pengabdian itu tentu lebih luas. Di mana saja itu sama.

Kenaikan Harga Elpiji

Kenaikan harga Elpiji memang wewenangnya Pertamina tanpa perlu melibatkan DPR, apakah aturan itu perlu diubah?

Hak monopoli itu diberikan oleh negara kepada Pertamina. Kalau monopoli tidak boleh mengikuti mekanisme pasar, itu konsep dasar. PLN monopoli, nggak bisa PLN menghitung untung rugi dengan menaikkan tarif, itu tidak bisa. Kalau diberi hak monopoli, maka harus perhatikan hajat hidup orang banyak. Artinya kalau diberikan hak monopoli perhatikan hajat hidup orang banyak, apakah keputusan itu menyakiti rakyat atau tidak. Nggak bisa yang bersangkutan menyatakan ini corporate action, nggak bisa dong, ini diberikan hak monopoli maka harus lapor dulu kepada yang memberikan hak itu dan sampaikan.

Jadi ada kekeliruan?

Itu mekanismenya harus diubah yang namanya monopoli pasti keputusan itu untuk rakyat. jadi monopoli adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi rakyat. Kalau monopoli itu dilakukan untuk kepentingan korporasi, wah itu berbahaya. Kalau memang mengikuti mekanisme pasar, ya sudah elpiji 12 kg lepaskan saja, siapa pun mau impor silakan saja. Tapi pemerintah tetap harus mengendalikan, karena ini hajat hidup orang banyak dan pengaruhnya kepada inflasi. Jadi tidak bisa corporate action kita tidak bisa campur tangan, menurut saya itu keliru.

Ada dugaan ini merupakan scenario politik untuk mendongkrak popularitas Partai Demokrat, tanggapan Anda?

Sah-sah saja. Demokrat bilang ini ada yang mau hancurkan Demokrat. Ini Ibu Karen dikendalikan oposisi naikkan elpiji, kan bisa saja namanya suudzon. Dari oposisi bilang ini pemerintah ini mau naikkan citra, begitu dinaikkan, diturunkan. Bukan begitu caranya, persoalannya adalah di Pertamina. Kalau Pertamina ada intervensi, buktikan saja. Menaikkan harga sampai 60% itu kan sangat yang tidak masuk akal apa pun pertimbangannya.

Ada dugaan juga kenaikan elpiji ini untuk menjatuhkan Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN terkait pertarungan politik di Konvensi Capres Demokrat, bagaimana?

Kalau orang mengeluarkan persepsi silakan. Saya berpikiran sehat saja. Itu persoalan Pertamina, Pertamina harus koreksi, hitung ulang. sampaikan laporan kepada pemerintah, buktikan bahwa mereka sudah efisien dan harus terbuka, transparan. Impornya bagaimana? Cara belinya bagaimana? Apakah ada kongkalikong? Buktikan semua. Jangan sampai di sana ada yang bermain juga. Saya dengar elpiji ini sudah ada pemainnya juga, ini berbahaya.

(Mut/Ans)