Gas Elpiji 12 Kg Naik, DPR Panggil Dirut Pertamina-Menteri BUMN

Di awal tahun 2014, PT Pertamina memberikan 'kado spesial' berupa kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram per tanggal 1 Januari dari Rp 70.200 menjadi Rp 117.708 per tabung. Sontak, keputusan itu menuai sejumlah komentar dari berbagai kalangan baik pihak pemerintah, partai politik, dan pengguna elpiji.

Karena itu, DPR melalui komisi XI DPR RI akan memanggil Direktur Pertamina Karen Agustiawan dan Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk meminta kejelasan terkait kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram. Lantaran, kebijakan kenaikan harga tersebut tidak dikonsultasikan dulu kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

"Setelah reses nanti Kita akan panggil menteri BUMN dan Dirut Pertamina karena kenaikan elpiji ini akan berdampak pada kebutuhan hidup masyarakat banyak. Apalagi, mereka tidak berkoordinasi dengan Presiden," kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Vera Febyanthy saat dhubungi Liputan6.com di Jakarta, Minggu 5 Januari 2014.

Lebih lanjut Vera menjelaskan, meskipun Komisi XI DPR bukan mitra kerja dari Pertamina dan Kementrian BUMN, tetapi Komisi XI yang mengurusi keuangan serta perencanaan dan pembangunan nasional memiliki hak untuk memanggil pihak tersebut. Lantaran, kebijakan kenaikan gas elpiji 12 kilogram itu berdampak pada inflasi ekonomi nasional di awal tahun 2014 ini.

"Kenaikan harga ini akan menjadi penyumbang terbesar inflasi Januari 2014, elpiji merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga akan berdampak langsung terhadap inflasi," tutur Vera.

Karena itu, Anggota Komite Konvensi Partai Demokrat ini meminta kepada Pertamina jangan hanya berfikir untuk mencari keuntungan saja. Karena, sebagai BUMN, Pertamina harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

"Sebagai BUMN jangan gegabah setiap mengambil keputusan yang akan berdampak kepada rakyat langsung dan ini masalah hajat hidup orang banyak," imbaunya.

"Harusnya berkordinasi terlebih dahulu kepada Presiden sebagai kepala pemerintah, ironisnya para pemegang saham Pertamina yang juga sebagai wakil pemerintah harusnya lebih cermat karena kebijakan tersebut berdampak langsung kepada rakyat," tambahnya.

Karena itu, ia meminta agar Pertamina membatalkan kenaikan harga gas elpiji tersebut lantaran kebijakan tersebut akan menyerang Presiden SBY selaku kepala pemerintahan. Meskipun kebijakan tersebut dilakukan oleh Pertamina selaku perusahaan BUMN yang mengurusi masalah pertambangan migas.

"Pertamina harus membatalkan kenaikan tersebut. Rakyat tidak mau tahu kenaikan tersebut dilakukan oleh BUMN, yang mereka tahu Presiden sebagai kepala pemerintah yang akan disalahkan oleh rakyat," tukas Vera. (Tnt)

Baca juga:
Harga Elpiji Naik, Bamsoet: Jangan-jangan Proyek Jelang Pemilu
Siapa Berani Turunkan Elpiji?
Elpiji 12 Kg Naik, Pengamat: Tak Bantu Elektabilitas Demokrat