Antisipasi Korupsi DKI, Jokowi Pantau Anggaran Secara Online

Gubernur DKI Jakarta Jokowi punya cara untuk menangkal korupsi di lingkungan Pemprov DKI. Caranya, dengan mengamankan akses data transaksi rekening secara online. Pemprov DKI bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI dan PT Bank DKI telah menandatangani nota kesepahaman terkait hal ini.

Pria bernama lengkao Joko Widodo itu mengatakan, sistem ini dapat mengurangi bahkan menghilangkan tindakan korupsi. Sebab semua transaksi akan terpantau langsung baik melalui e-budgeting oleh Jokowi dan pimpinan BPK.

"Paling penting sekarang di setiap transaksi di APBD dan Bank DKI secara real time setiap detik bisa dicek, berapa posisi income dan deposit, serta pergerakan uang di SKPD," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (24/12/2013).

"Inilah yang kita namakan pencegahan, tidak hanya mengurangi tetapi juga menghilangkan," imbuhnya.

Menurut Jokowi, sistem itu juga dapat memudahkan pengawasan penggunaan anggaran. Sehingga dirinya dapat langsung memberi peringatan kepada SKPD yang diduga terlibat transaksi mencurigakan.

"Jika ada transaksi mencurigakan, bisa langsung diberikan teguran kepada dinasnya," ucap Jokowi.

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman itu, Pemprov DKI memberikan kuasa penuh kepada Bank DKI untuk memberikan akses data transaksi kepada BPK DKI. Sehingga data transaksi keuangan dan transaksi kas di 5 wilayah dan Kabupaten Kepulauan Seribu bisa diakses secara online.

Sementara itu, Ketua BPK Hadi Poernomo itu mengatakan, Jakarta dijamin bakal bebas korupsi. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pemprov DKI tidak lagi dengan catatan.

"Predikat WTP tidak akan lagi dengan catatan karena ini sifatnya bukan sampling melainkan secara keseluruhan. Bebas korupsi kita akan jamin," pungkas Hadi. (Ndy)