Sukses

Partai Demokrat Thailand Boikot Pemilu 2014

Ketua Umum Partai Demokrat Abhisit Vejjajiva mengatakan, pihaknya tidak akan ikut Pemilu 2014.

Perdana Menteri (PM) Thailand Yingluck Shinawatra tengah diguncang protes besar karena dianggap mendukung undang-undang yang bisa membebaskan kakaknya, mantan PM Thaksin Shinawatra dari kasus korupsi.

Partai Yingluck didesak untuk turun dari jabatannya. Namun ia menolaknya dan mengambil keputusan untuk menggelar Pemilu lebih cepat, yang jatuh pada 2 Februari 2014 sebagai upaya meredakan ketegangan.

Namun pihak oposisi tetap tidak puas. Mereka tetap ingin Yingluck mengundurkan diri. Alhasil Partai Demokrat Thailand sebagai partai oposisi menyatakan memboikot Pemilu 2014.

Ketua Umum Partai Demokrat Abhisit Vejjajiva mengatakan, pihaknya tidak akan ikut Pemilu 2014. Tidak ada satu pun kader partainya yang mencalonkan diri.

"Karena politik Thailand sekarang tetap berada dalam kegagalan," tegasnya, seperti dimuat Bangkok Post, Minggu (22/12/2013).

Sebagai partai oposisi, Demokrat mempunyai kekuatan yang cukup besar di parlemen. Sebab jumlah anggota Dewan dari Demokrat jumlahnya banyak. Jadi, menurut Abhisit, pihaknya bisa sukses memboikot pemilu.

Panglima Tentara Thailand Jenderal Prayuth Chan-ocha menyatakan, dirinya sangat prihatin dengan konflik antara kubu pemerintah dan oposisi ini. Sebab menurut dia, hal itu bisa memicu perang sipil.

"Sosok yang netral harus muncul untuk mendamaikan kedua belah pihak. Tak ada lagi warna dan perbedaan, kita semua harusnya satu," ujar Prayuth.

Demonstrasi besar-besaran mulai terjadi sejak akhir November. Aksi protes dipicu kontroversi RUU Amnesti Politik yang didukung pemerintah.

Para demonstran menilai, dukungan pemerintah atas RUU tersebut merupakan upaya untuk memberi peluang kakak kandung Yingluck, mantan PM Thaksin kembali ke Thailand tanpa menjalani hukuman atas kasus korupsi.

Meski sudah berkali-kali didesak massa oposisi untuk mundur, PM Yingluck menolak menyerahkan jabatan. "Saya tak punya niat untuk mundur atau membubarkan DPR," tegasnya, pekan lalu.

Menurut dia, pemerintahan akan terus berjalan meski diguncang protes besar-besaran. "Kabinet masih berfungsi walau diterpa sejumlah kesulitan. Masing-masing pihak telah menunjukkan tujuan politik mereka. Sekarang saatnya saling berhadapan dan bicara untuk menemukan cara damai demi negara," imbuh Yingluck. (Riz/Yus)

Baca juga:
Di Tengah Protes, Eks PM Thailand Didakwa Membunuh
Pesan Raja Thailand pada Rakyatnya yang Sedang Bergolak
Marak Protes, 153 Anggota Parlemen Thailand `Angkat Kaki`

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini