Sukses

Koalisi Partai Kecil Terganjal Dana

Koalisi partai-partai yang meraup sedikit suara dalam pemilu legislatif kewalahan mengajukan capres dan cawapres. Mereka yakin dapat mencapai batas minimal dukungan suara asal punya anggaran besar.

Liputan6.com, Jakarta: Koalisi partai-partai kecil yang tidak memperoleh suara signifikan dalam pemilihan umum legislatif 5 April silam, masih memperhitungkan untuk mengajukan calon presiden. Rencana untuk mengajukan capres dan wakil presiden masih terganjal soal dana. Pasalnya koalisi parpol tersebut tidak memiliki anggaran yang besar. Padahal, mereka yakin dapat memenuhi ambang batas minimal dukungan suara lima persen seperti disyaratkan undang-undang. Demikian dikemukakan Ketua Umum Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Eros Djarot di Jakarta, Kamis (6/5).

Eros menjelaskan, bisa saja mereka memilih menjadi partai oposisi seperti Partai Keadilan Sejahtera [baca: PKS Hanya Merekomendasikan Capres-Cawapres untuk Kadernya]. Opsi lain, koalisi parpol alam memilih calon yang paling mungkin membawa aspirasi mereka untuk menegakkan reformasi.

Sebelumnya tersiar kabar, koalisi ini berencana mengusung Nurcholish Madjid sebagai capres pada pemilu presiden 5 Juli mendatang. Sedangkan sejumlah nama seperti Eros Djarot, Ryaas Rasyid, dan Rachmawati Sukarnoputri disebut-sebut akan menjadi cawapres.

Sementara itu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Kemerdekaan berunjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Pengunjuk rasa menolak capres dan wapres dari militer, Orde Baru, dan neo-Orba.

Para mahasiswa ini mengingatkan semua pihak agar menengok pengalaman masa silam. Capres dan cawapres dari militer, Orde Baru, dan neo-Orba, hanya membawa keterpurukan bangsa dan melenyapkan arah reformasi. KPU juga diminta mendiskualifikasi capres dan wapres dari kalangan Orba, neo-Orba, dan militer.

Penolakan terhadap kalangan militer dan Orba juga diteriakkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Front Rakyat Bersatu di Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, kemarin [baca: Aksi Menolak Capres Militer Berlanjut]. Mereka memekikkan seruan perlawanan terhadap Orba dan unsur militer dalam jajaran pemerintahan baru.(TNA/Tim Liputan 6 SCTV)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini