Cerita SBY Usulkan Reformasi pada Masa Soeharto

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menceritakan pengalamannya saat menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1998. Kala itu, ia mewakili ABRI untuk menyampaikan reformasi pada Sidang Umum MPR di Senayan.

"Presiden kita masih Pak Harto, saya mewakili Fraksi ABRI. Yang saya sampaikan, reformasi tidak bisa ditolak dan harus dilakukan. Saudara bayangkan, Pak Harto masih presiden. Yang saya maksudkan, reformasi yang dilaksanakan konseptual, bukan asal-asalan, memiliki arah jelas, dilakukan gradual," ungkap SBY di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2013), usai menerima Komitmen Jakarta yang berisi 8 poin hasil keputusan Kongres Kebangsaan yang digelar Forum Pemred.

Atas apa yang disampaikannya itu, SBY mengaku dirinya sempat membuat tidak nyaman sejumlah pihak. Menurut Presiden ke-6 RI itu, dirinya dianggap terlalu maju.

"Saya dianggap terlalu maju sehingga membikin ketidaknyamanan sejumlah kalangan," imbuh dia.

SBY juga menceritakan pengalamannya saat menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Tahun 2002, saya masih jadi menteri, Presiden masih Bu Mega. Datanglah satu tokoh mahasiswa yang saya nilai cakap, cerdas dan maju. Di bilang: 'Pak SBY, buanglah UUD 45 dan ganti yang baru'," ujar SBY

SBY mengatakan tokoh mahasiswa itu sebagai bagian dari pro-perubahan. Kelompok tersebut, menurut SBY, merasa perubahan perlu terjadi perubahan. Kemudian, pada 2004, SBY bertemu dengan orang yang tidak pro-perubahan. Ekstrem berlawanan dari mahasiswa yang ditemui SBY pada 2002.

"Waktu itu 2004, saya sebagai capres, ada acara di Jakarta, dihadiri sesepuh dan senior. Lalu, ada floor tanya ke saya. Beranikah saudara kalau terpilih jadi presiden mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945 yang sekarang sudah alami 4 kali perubahan?" ujar SBY.

Dari cerita tersebut, selama 9 tahun memimpin negara ini, ia merasa pikiran-pikiran ekstrem itu menjadi bagian sejarah Indonesia. Pada akhirnya, sambung SBY, tak ada perubahan yang ia lakukan.

"UUD 45 tidak kita buang dan tidak ada dekrit. Saya meyakini, itu jadi bagian sejarah kita karena mayoritas rakyat Indonesia tidak setuju keduanya, mengganti atau menghapus UUD 1945 di era reformasi," tandas SBY. (Riz/Yus)

[Baca juga: SBY: Ubah Konstitusi Saat Sisa 11 Bulan Itu Dangerous]