Sukses

`<i>Grand Corruption</i> Pejabat Negara, Skala Prioritas Kami`

Ketua KPK Abraham Samad menampik tudingan institusinya tebang pilih dalam memberantas korupsi.

Ketua KPK Abraham Samad menampik tudingan institusinya tebang pilih dalam memberantas korupsi. Abraham menjelaskan, dalam menangani perkara korupsi pihaknya memiliki skala prioritas yang melibatkan pejabat negara.

“KPK menyebut kasus yang menjadi prioritas dengan istilah grand corruption, yaitu korupsi yang melibatkan pejabat penyelenggara negara dan mengakibatkan kerugian negara yang signifikan,” kata Abraham dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Nasdem, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (3/12/2013).

Abraham menegaskan, korupsi dalam bidang ketahanan pangan merupakan masalah yang menjadi prioritas bagi KPK. Sebagai negara agraris, ironis Indonesia masih harus mengimpor bahan pangan. Permainan antara mafia impor dan pemerintah telah merugikan ketahanan pangan Indonesia.

“Sebanyak 28 juta rakyat Indonesia berada pada garis kemiskinan akibat permainan oknum kartel impor. Ketahanan pangan Indonesia akan semakin hancur jika liberalisasi sektor pangan terus berlanjut,” ujar Abraham.

Lebih jauh Abraham menyebutkan, ada praktik kotor kartel impor dalam bidang ketahanan pangan sehingga sebagai negara maritim yang luas, Indonesia masih mengimpor garam.

“Beras kita masih impor, garam kita masih impor, kenapa ini semua terjadi? Karena masih adanya praktik-praktik kartel impor. Ada persekongkolan jahat antara aparatur negara dengan pengusaha-pengusaha hitam yang berkecimpung di sektor impor. Inilah yang terjadi sampai hari ini,” Ucapnya.

Menurut dia, kebocoran pada sektor pangan juga merugikan pendapatan negara. Utang luar negeri Indonesia per Oktober 2013 mencapai Rp 2. 276,89 triliun. Pencurian yang dilakukan oknum asing dan penguasa mengakibatkan Indonesia tidak bisa menghasilkan pendapatan maksimal dari sumber daya alamnya yang melimpah.

Abraham menyebut pemimpin yang korup sama dengan pembunuh berdarah dingin. Karena itu, Abraham menyerukan semua masyarakat untuk memerangi korupsi demi perubahan yang fundamental.

“Sampai kini kita belum mampu menghasilkan pendapatan yang luar biasa dari hasil sumber daya alam karena sumber daya alam kita masih dirampok orang-orang asing dan para petinggi negeri ini,” pungkas Abraham. (Ali)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.