Pengamat: Jokowi Terhambat Oligarki Politik

Kekuatan oligarki politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu dinilai bisa menghambat langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maju sebagai calon presiden. Hal ini karena Jokowi bukan pemilik partai.

Ketua Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermoten mengatakan,  pria yang kerap disapa Jokowi itu masih harus mempertimbangkan posisinya di bawah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Berbeda dengan Prabowo Subianto dan Wiranto yang telah mendeklarasikan diri mereka sebagai calon presiden dari Gerindra dan Hanura.

"Perbedaan terlihat adalah Prabowo dan Wiranto adalah pemilik partai, sementara Jokowi bukan pemilik. Ini bisa menghambat," ujar Philips di kantor CSIS Gedung Parkarti Centre, Jalan Tanah Abang III No 23-27, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2013).

Menurut Philips, kehadiran Jokowi yang bukan siapa-siapa pada partai berlambang banteng moncong putih tersebut menunjukkan bahwa mantan walikota Surakarta itu lahir karena dukungan dari arus bawah yang sampai ke dalam internal partai politik.

"Namun hadirnya Jokowi juga merupakan sebuah keretakan oligarki politik. Karena Jokowi merupakan figur yang didukung penuh oleh arus bawah dan bukanlah pemilik partai," lanjut Philips.

Dalam survei yang dilakukan CSIS pada 13 April-20 November, Jokowi menduduki posisi teratas. Sebanyak 34,7 persen responden memilihnya sebagai calon presiden potensial tanpa menyebutkan siapa nama calon presiden yang diusung setiap calon.

"Nama Jokowi tetap teratas dengan 34,7 persen, meninggalkan jauh Prabowo 10,7 persen dan ARB 9 persen. Inilah masa efek Jokowi yang menular kepada PDI-Perjuangan," ujarnya.

Survei dilakukan di 33 provinsi dengan metode wawancara tatap muka langsung secara acak. Jumlah responden 1.180 dengan margin of error 2,85 persen pada confidence level 95 persen. (Mvi)