Sukses

SBY-Hidayat Nur Wahid Dipertemukan Aa Gym

Yudhoyono maupun Hidayat menolak jika pertemuan itu sebagai awal koalisi Partai Demokrat dan PKS. Rencana 21 parpol menolak hasil penghitungan suara pemilu 5 April silam ditentang berbagai kalangan.

Liputan6.com, Jakarta: Calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. Kedua tokoh yang memperoleh suara mengejutkan pada Pemilihan Umum 2004 menjadi tamu khusus ceramah Kiai Haji Abdullah Gymnastiar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Ahad (11/4).

Sejauh ini, kedua tokoh dari dua aliran berbeda, yaitu nasionalis dan agamis itu memperoleh perhatian banyak pihak. Mereka diperkirakan akan memiliki arti penting setelah tidak ada partai yang dapat meraih suara mayoritas pada pemilu 5 April silam. Namun baik Yudhoyono maupun Hidayat menolak jika pertemuan itu sebagai awal koalisi Partai Demokrat dan PKS. "Saya diundang oleh Aa Gym untuk mendengarkan ceramah beliau," kata Yudhoyono.

Pada kesempatan itu, Yudhoyono sempat mengomentari rencana penolakan hasil penghitungan suara oleh 21 partai politik yang bertemu di Hotel Nikko, Jakarta Pusat. Menurut Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, sikap 21 parpol itu terlalu dini. Yudhoyono justru mengajak semua pihak untuk menghormati proses penghitungan suara yang masih berlangsung. "Biarkan KPU [Komisi Pemilihan Umum] menyelesaikan tugasnya," imbau dia.

Sementara itu, rencana 21 parpol meminta pemilu ulang ditentang berbagai pihak, termasuk parpol di luar peserta pertemuan, Komisi Pemilihan Umum, dan lembaga swadaya masyarakat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung mengatakan, partainya akan patuh pada aturan main KPU, meski PDIP pun dicurangi di beberapa daerah. "PDIP termasuk partai yang taat aturan main," kata Pramono.

Anggota KPU Hamid Awaluddin juga menentang permintaan pemilu ulang. Ia malah menyarankan mengambil langkah hukum untuk mengusut kecurangan pemilu. Namun, langkah itu baru bisa diambil setelah penghitungan suara selesai. Komentar hampir senada juga disampaikan Direktur Pusat Reformasi Pemilu (Cetro) Smita Notosusanto. Menurut dia, parpol tidak bisa langung menolak hasil pemilu karena penghitungan belum selesai. "Yang saya pertanyakan justru apakah parpol [21 parpol] ini menempatkan saksi di TPS?" tanya Smita.

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai penolakan hasil Pemilu 2004 oleh 21 parpol sebagai pelecehan terhadap proses demokrasi. Bila itu terjadi, kepercayaan rakyat terhadap elite politik akan runtuh. Dalam pantauan JPPR dan beberapa organisasi pemantau pemilu, pelaksanaan pemilu 5 April 2004 secara umum berlangsung kondusif dan transparan, meski diakui terdapat beberapa pelanggaran [baca: Forum Rektor Menilai Pemilu Legislatif Sukses]. Berbagai bentuk kecurangan dan pelanggaran selama Pemilu 2004 seharusnya dituntaskan secara cepat oleh KPU dan institusi penegak hukum.(DEN/Tim Liputan 6 SCTV)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.