Sukses

DPR: Waktu Australia 2 Hari Lagi, Minta Maaf atau Lupakan RI

Hubungan bilateral antara Indonesia-Australia berada di ujung tanduk. Hanya selangkah lagi, hubungan keduanya terancam berakhir.

Belum ada permintaan maaf yang terucap dari Perdana Menteri Australia Tony Abbot atas dugaan penyadapan yang dilakukan negaranya kepada Presiden SBY dan sejumlah pejabat RI pada 2009 silam. Sementara Negeri Kanguru itu berdalih, penyadapan merupakan hal lumrah yang diperlukan tiap negara.

Kini Australia punya waktu 2 hari untuk meminta maaf kepada Indonesia dan mengembalikan hubungan kedua negara menjadi kondusif lagi. Nasib hubungan bilateral Indonesia-Australia ke depannya ditentukan oleh langkah yang diambil 'negeri penyadap' itu.

"Dalam 2 hari ini menentukan bagi Australia, melupakan atau mementingkan Indonesia. Saya tidak lihat indikasi Australia melihat ini dengan serius. Ini bikin gregetan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ramadhan Pohan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Ramadhan menjelaskan, hubungan bilateral yang sudah dibangun akan hancur karena aksi spionase yang dilakukan. Padahal belum lama ini SBY bertemu dengan Abbot untuk membicarakan kerjasama. Selain itu, politisi Partai Demokrat ini menyoroti tentang penyadapan yang dilakukan terhadap istri SBY, Ani Yudhoyono.

Dia menilai langkah itu tidak pantas, karena Ibu Negara tidak memiliki kekuatan untuk mengancam Australia. "Pertukaran informasi buat apa dilakukan selama ini, kalau Anda percaya informasi yang disadap. Ini langkah hina," ucapnya.

"Memang Ani Yudhoyono mengancam Australia sehingga harus disadap. Buat apa?" cetus Ramadhan.

Senada dengan Ramadhan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Tantowi Yahya pun menyatakan, penyadapan ini menjadikan hubungan bilateral antara Indonesia-Australia berada di ujung tanduk. Hanya selangkah lagi, hubungan keduanya terancam berakhir.

"Dengan penarikan duta besar Indonesia untuk Australia, itu berarti selangkah lagi Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia," kata Tantowi.

Tantowi juga menyayangkan pernyataan pemerintah Australia yang menyebutkan bahwa penyadapan itu biasa dilakukan.
"Bagi mereka biasa, tapi bagi kita tidak bisa, apalagi menyadap negara sahabat," pungkas Tantowi. (Ndy/Ism)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini