Presiden: Kasus Bulog Hanya Bersifat Politis

Liputan6.com, Jakarta: Hubungan legislatif dan eksekutif tak kunjung membaik. Apalagi setelah Sidang Paripurna DPR memutuskan untuk melayangkan memorandum kepada Presiden Abdurrahman Wahid, yang diduga kuat terlibat skandal Bulog dan Brunei. Namun Gus Dur juga tak berdiam diri. Menurut dia, DPR terlalu kecil jika sebagai wakil rakyat hanya mengurusi kedua kasus tadi dan meninggalkan tugas penting lainnya. Padahal, kebenaran tentang kasus Bulog seharusnya menjadi tugas dan wewenang petugas hukum. Pernyataan itu disampaikan Gus Dur saat menghadiri acara halal bi halal Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta, Ahad (04/02) malam.

Dalam acara yang dihadiri Ketua Umum PKB Matori Abdul Jalil, Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, dan Gubernur DKI Jaya Sutiyoso itu, Dewan Syuro PKB ini mengajak semua kalangan untuk kembali melihat jalannya reformasi. Sebab kini ada yang berupaya menghalang-halangi, lantaran merasa rugi jika reformasi dilakukan total. Karena itulah, menurut dia, kehadiran Panitia Khusus Buloggate dan Bruneigate di DPR seharusnya tak perlu.

Menurut Gus Dur, yang tengah terjadi saat ini lewat keputusan memorandum DPR adalah proses politik yang seharusnya memperkuat proses hukum. "Jadi, bukan sebaliknya," kata Gus Dur serius.

Selain itu, Presiden Wahid juga meminta para pendukungnya untuk bersabar menanggapi situasi politik saat ini. Termasuk tidak ikut menggunakan kekerasan kala menghadapi setiap kelompok yang terus menghujatnya. Sebab dia yakin, aksi unjuk rasa seperti itu akan hilang dengan sendirinya. Meski begitu presiden juga mengingatkan bahwa kesabaran para pendukung dia tetap saja ada batasnya.

Selanjutnya Gus Dur juga memberi waktu satu pekan kepada siapa pun untuk menghentikan aksinya. Jika tidak, pemerintah sudah sampai pada kata akhir. Artinya, siapa saja yang menjadi biang kerok bakal ditindak tegas.(BMI/Bayu Sutiyono dan Adi Iskarpandi)