Menko Polhukam: Penyadapan Ganggu Hubungan RI-Australia

Isu penyadapan para pejabat pemerintah Indonesia oleh Australia diyakini akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah koordinasi dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa terkait berita penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pejabat Pemerintah Indonesia oleh Australia di media negara tersebut.

"Kemlu juga akan mereview seluruh kerja sama pertukaran informasi dan kerja sama lainnya dengan Australia," kata Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto di Jakarta, Senin (18/11/2013).

Djoko menerangkan, Kementerian Luar Negeri akan menghubungi Menlu Australia Julie Bishop untuk menyampaikan bahwa isu tersebut akan membawa dampak yang tidak baik terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Australia.

Kedua, meminta Australia untuk menyampaikan penjelasan resmi mengenai komitmen untuk tidak melakukan penyadapan. Ketiga, Kemlu akan memanggil  Dubes RI di  Canberra ke Jakarta untuk konsultasi dan mengkaji kerja sama pertukaran informasi antar pemerintah RI dan Australia, termasuk penugasan pejabat Australia di Kedubes Australia di Jakarta.

Dalam dokumen yang dibocorkan whistleblower Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disadap Australia.

Berdasarkan laporan yang dimuat The Guardian dan ABC, Senin 18 November 2013, disebutkan SBY bersama 9 jajaran petinggi negara, termasuk Wakil Presiden Boediono dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menjadi target penyadapan pada 2009. (Ant/Mvi/Ism)