SBY-Ani Disadap Australia, Priyo: Kita Perlu Diplomasi `Koboi`

Terungkapnya penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ibu Negara Ani Yudhoyono dan beberapa menteri, memunculkan reaksi kemarahan dari berbagai pihak. Pemerintah pun diminta lebih tegas lagi dalam menyikapi penyadapan itu.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku marah dan kecewa dengan sikap Australia yang melakukan penyadapan karena tidak tidak patut dilakukan dan menyalahi tata krama diplomasi. Pemerintah pun diminta menunjukkan diplomasi yang lebih garang dan tidak lembek.

"Pemerintah terkesan lembek. Diplomasi kita sopan santun itu bagus, tapi kalau lembek itu kami sesalkan. Kadang kita harus gunakan diplomasi koboi, sekali waktu perlu lah dengan diplomasi koboi," kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2013).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, seharusnya Australia tidak perlu menggunakan cara-cara yang menurutnya ilegal. Apalagi penyadapan dilakukan negara yang mengaku sahabat dan Indonesia sudah cukup terbuka memberikan informasi ke publik.

"Menteri Ekonomi dan Menko Polhukam disadap untuk kepentingan apa? Kita kan terbuka, untuk apa disadap? Sofyan Jalil juga disadap untuk apa?" herannya.

Priyo menyatakan, DPR akan memanggil Duta Besar Australia untuk mengklarifikasi hal ini. Dipastikan pemanggilan tidak akan lama.  "Dalam waktu tak terlalu lama lagi," kata Priyo.

Dalam dokumen yang dibocorkan whistleblower Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disadap Australia.

Berdasarkan laporan yang dimuat The Guardian dan ABC, Senin 18 November 2013, disebutkan SBY bersama 9 jajaran petinggi negara, termasuk Wakil Presiden Boediono dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menjadi target penyadapan pada 2009. (Mvi/Mut)