Israel Pikirkan Kembali Pembangunan di Tepi Barat

Wilayah Tepi Barat sarat akan konflik antara Israel dan Palestina. Kali ini hampir saja wilayah tersebut memicu konflik baru dengan rencana pembangunan 20 ribu rumah oleh pihak Israel.

Seperti dikutip Liputan6.com dari BBC, Rabu (13/11/2013), Palestina yang mendengar rencana itu langsung mengancam akan melaporkan rencana tersebut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bila benar dilakukan, maka tak ada lagi pembicaraan damai antara 2 negara tersebut.

Tak mau pembicaraan damai itu pupus, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan Menteri Perumahan Uri Ariel untuk memikirkan ulang rencana pembangunan 20 ribu rumah di wilayah Tepi Barat -- di mana ada tembok pemisah antara Israel dan Palestina. Ariel pun segera melaksanakan perintah atasannya itu.

Netanyahu mengatakan rencana tersebut tidak akan berkontribusi pada pemukiman Yahudi. Bahkan, pembangunan rumah itu dapat memicu kemarahan komunitas internasional.

Padahal di sisi lain, sedang ada pembicaraan dengan Iran terkait program energi nuklir Tehran di markas PBB, di Geneva. Pembicaraan itu berakhir tanpa kesepakatan mengikat.

Ketidaksetujuan AS

Amerika Serikat, melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jen Psaki mengatakan keprihatinan atas rencana tersebut pembangunan tersebut. Pihaknya pun akan meminta penjelasan pada Israel.

Sebab, pekan lalu, Menteri Luar Negeri John Kerry menegaskan pembangunan pemukiman oleh Israel sebagai tindakan ilegal. Pembicaraan damai Israel-Palestina pada Juli lalu telah menunjukkan hasil. Meski pada September 2010 pembicaraan damai itu pupus karena masalah pemukiman Israel.

Netanyahu menginginkan pengakuan dari Palestina tentang Israel sebagai pusat Yahudi, sedangkan Palestina menginginkan perbatasan dan keamanan sebagai agenda utamanya.

Masyarakat Palestina menginginkan kembali wilayahnya yang telah direbut Israel pada 1967. Tapi, 500 ribu orang Yahudi telah menetap di 200 pemukiman dan wilayah di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Barat. Pemukiman tersebut dilihat sebagai hal ilegal dalam hukum internasional, meski Israel punya pendapat berbeda. (Riz)