Indonesia Disadap, Saatnya Evaluasi Perusahaan Komunikasi Asing

Pengamat intelijen, Rizal Darmaputra, berharap masyarakat tidak emosional menanggapi dugaan adanya penyadapan jalur diplomatik yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia terhadap pemerintah Indonesia.

"Isu penyadapan ini sudah menjadi isu nasional. Kita harus menyikapi dengan kepala dingin, jangan emosional. Apalagi untuk menggalang publik melakukan nasionalisme sempit," ujar Rizal dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/2013).

Ke depannya, pengamat dari LESPERSSI ini meminta pemerintah langsung bergerak untuk memperbaiki sistem intelijen yang ada. Terlebih sistem intelijen antarlembaga.

"Yang harus dilakukan adalah memperbaiki lembaga intelijen. Memperkuat intelijen elektronik. Caranya, dengan meninjau lagi perusahaan asing yang bergerak di bidang komunikasi. Karena kita ketahui, mayoritas saham bidang ini dikuasai asing. Ini yang harus dievaluasi," katanya.

Atas kasus ini, Rizal pun mengatakan lembaga intelijen tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena negara sebesar Jerman saja bisa ditembus oleh intelijen AS. Apalagi, peralatan intelijen di Indonesia dibeli dari negara-negara luar, sehingga potensi bisa ditembus memang besar.

"Semuanya kita beli dari negara-negara Barat. Artinya mungkin proses melakukan penyadapan enkripsi suatu berita bisa ditembus. Kemudian bagaimana kinerja komunitas intelijen di Indonesia, apakah BIN, Lemsaneg, BAIS. Bagimana Komisi I DPR bisa mengawasi lembaga intelijen sampai sejauh mana terjadi kebocoran dan info apa yang disadap," jelas Rizal.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Jafar menyatakan penyadapan yang dilakukan pemerintah AS dan Australia terhadap Indonesia adalah bukti kinerja institusi negara tidak bekerja secara maksimal. Seharusnya, Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Departemen Luar Negeri (Deplu) dapat mengantisipasi terjadinya penyadapan itu. (Ado/Mut)