Pengamat: MPR Harus Lihat AS Dalam Memberikan Gelar Pahlawan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diharapkan dapat menilik kepada Amerika Serikat dalam pemberian Gelar pahlawan nasional. Hal ini diungkapkan pengamat politik, Budiarto Shambazy dalam diskusi politik 'Kriteria Gelar Pahlawan Nasional di Era Masa Kini' yang diselanggarakan Tunas Indonesia Raya (Tidar).

Menurutnya, MPR sebagai wujud kedaulatan tertinggi rakyat harus bisa juga memberikan award kepada tokoh-tokoh daerah yang dinilai mempunyai kredibilitas mumpuni sebagai pahlawan nasional.

"Dalam pemberian gelar pahlawan nasional ini, sebaiknya kita meniru beberapa negara, salah satunya AS. Harus ada award dari MPR, bukan hanya pemerintah. Karena menurut saya, MPR itu sebagai wujud kedaulatan tertinggi. Jadi sebagai masyarakat kita bisa melihat pahlawan sebebarnya, bukan hanya pahlawan yang diberikan gelar di istana," cetus Budiarto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2013).

MPR, sambungnya, harus memperbaiki citra untuk meluruskan sikap apatisme masyrakat terhadap politis. Banyak keteladanan yang bisa dipercayai tentang pahlawan, yang tidak hanya penghargaan di dalam istana.

Lebih lanjut, dengan adanya pro dan kontra dalam pemberian gelar pahlawan nasional itu diperlukan pembahasan RUU terhadap kriteria sesungguhnya siapa pahlawan nasional.

"Kenapa kita tidak menyusun lagi RUU pemberian gelaran pahlawan nasional," tandas Budiarto. (Tnt)