Indonesia Disadap Asing, PKB: BIN dan Lemsaneg Tak Berfungsi

Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Jafar angkat bicara tentang penyadapan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Australia terhadap Indonesia. Menurutnya hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan negara.

Marwan berpendapat penyadapan tersebut bukti kinerja institusi negara tidak bekerja secara maksimal. Seharusnya, Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Departemen Luar Negeri (Deplu) dapat mengantisipasi terjadinya penyadapan itu.

"BIN, Lemsaneg, tidak berfungsi dengan baik. Pemerintah harus membatasi adanya jumlah intelijen asing yang ada di Indonesia. Harus mendeteksi, membatasi intelijen asing yang berkeliaran di Indonesia. Pemerintah punya BIN, Lemsaneg, Kemenlu harus difungsikan," tegas Marwan melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Marwan menambahkan penyadapan juga bisa mengganggu stabilitas kebijakan pemerintah dan juga mengganggu hubungan bilateral yang selama terjaga dengan baik.

"Pihak asing mengganggu kebijakan internal Indonesia. Bisa mengganggu hubungan bilateral yang selama ini dengan baik," tegasnya.

Karena itu, ia minta pemerintah harus bertindak tegas atas penyadapan itu. Dan menyerukan pemerintah untuk minta penjelasan kepada Kedubes AS dan Australia.

"Pemerintah tidak bisa diam, artinya harus memanggil Kedubes AS dan Australia. Hubungan itu harus ada pertanggungjawaban," tuturnya.

Apalagi menurutnya, penyadapan itu bagian dari penjajahan bidang teknologi informasi Indonesia dan membuktikan bahwa pihak asing dapat dengan leluasa mengetahui jalannya pemerintahan yang bersifat rahasia. Ia pun mengibaratkan insiden ini Indonesia seperti rumah kaca yang dapat dilihat dari luar apa isi dalamnya.

"Kalau mau jujur Indonesia sudah seperti rumah kaca. Apapun yang ada di Indonesia ini sudah bisa dilihat dan diketahui," imbuhnya.

Karena itu, Marwan meminta agar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus bisa menangkal sadapan serta menjaga kedaulatan negara dari pihak asing.

"Pemerintah harus tegas, sadapan itu sudah masuk penjajahan. Kedaulatan negara itu tidak hanya lewat fisik, tapi kedaulatan negara itu harus dijaga juga melalui teknologi komunikasi. Negara harus menjaga itu, artinya kalau negara sudah disadap berarti harga diri kita sudah hilang," pungkas Marwan.

Seperti dilansir oleh berbagai media internasional, termasuk dari media Australia, mantan pekerja kontrak National Security Agency (NSA) Edward Snowden mengungkapkan AS dan Australia melakukan praktik penyadapan di berbagai negara, termasuk di Asia Tenggara.

Bahkan, dalam informasi itu disebutkan secara spesifik bahwa Indonesia menjadi salah satu negara sasaran penyadapan yang dilakukan kedua negara tersebut. (Adi/Yus)