Bicara di BDF VI, Menlu Australia Tak Singgung Penyadapan

Menteri Luar Julie Bishop memimpin delegasi Australia dalam acara Bali Democracy Forum VI. Saat membagikan pengalaman demokrasi, Bu Menlu sama sekali tak menyinggung soal isu penyadapan -- yang membuat negaranya dan AS jadi sorotan dunia.

Mengawali pidatonya, Menlu Bishop mengatakan BDF memiliki arti penting bagi para menteri dan kepala negara untuk membicarakan demokrasi. "Ini kredit bagi Indonesia dan SBY," kata dia di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2013).

Bishop mengulangi pernyataan mantan Perdana Menteri John Howard soal 3 pilar demokrasi Australia. "Yakni parlemen, penegakan hukum yang independen dan tak korup, dan pers yang skeptis," tambah dia.

Berdasarkan sejarah, Australia modern dibentuk oleh konsensus 6 koloni. "Bukan oleh pertempuran dan pertumpahan darah. Tapi perjalanan demokrasi bukan hal yang mudah ," kata dia.

Menlu menambahkan, pembangunan demokrasi membutuhkan komitmen dari para pemimpin. Termasuk di antaranya adalah, "Mendukung kesetaraan perempuan dan media yang independen."

Bishop sama sekali tak menyinggung soal penyadapan, meski sebelumnya Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao mengritik penggunaan teknologi untuk memata-matai pemimpin negara lain.

Kehadiran Julie Bishop ke Bali dibayang-bayangi ketidaksenangan Indonesia, karena Negeri Kanguru dianggap tak memberikan jawaban yang memuaskan soal isu pengumpulan data intelijen yang tak sah dengan cara penyadapan.

Apalagi, gara-gara itu, Menlu Marty Natalegawa mengatakan, Indonesia sedang mengkaji kerja sama pertukaran informasi dengan AS dan Australia, termasuk soal penyelundupan manusia.

Sementara, berdasarkan agenda, di sela-sela ajang BDF, akan dilakukan pertemuan bilateral antara Marty dengan Bishop, Jumat 8 November 2013. Belum jelas isu apa yang akan dibicarakan. (Ein/Yus)