Kritik Demokrasi, Xanana Gusmao: Lihat AS dan Eropa!

Demokrasi: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dianggap sebagai bentuk yang ideal. Namun, itu bukanlah konsep tunggal. Bahkan, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao mengingatkan, demokrasi bukan jawaban atas semua masalah. Dan tak mustahil dijadikan dalih.

Misalnya, kata Xanana, 100 juta manusia di Eropa yang menghadapi ketidakpastian ekonomi. "Demokrasi di Eropa baru menjamin partisipasi rakyat dalam demo, misalnya, tanpa memperhatikan kondisi rakyat," kata Xanana dalam Bali Democracy Forum VI, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2013).

Juga, banyak negara Afrika hancur dan merana karena keputusan yang salah. Bahkan, "Di Amerika Serikat, 1 juta rumah tangganya tak punya pangan dan harus antre. Demokrasi tidak bisa mengatasi segala isu. Jawabannya adalah lewat sistem."

Demokrasi, kata Xanana, bahkan bisa disalahgunakan. "Kita melihat negara yang negara-negara yang bangga dengan
demokrasi, bekerja demi masa depan bersama. Sebaliknya, ada yang justru mendorong konflik, memaksa instabilitas internasional. Melanggar hak sipil di negara lain."

Salah satu contohnya, menurut Xanana adalah 'Arab Spring' -- 'Musim Semi Arab' yang berhasil menggeser sejumlah diktator Timur Tengah seperti Moammaf Khadafi dan Hosni Mubarak. Atas nama demokrasi. Sebuah proses yang didukung negara maju.

Namun, Arab Spring dianggap berlarut-larut. "Kondisi semakin tak baik karena Arab Spring mendorong kehancuran dan pembunuhan karena rivalitas. Saya melihat Arab Spring sebagai mimpi buruk karena didorong kerakusan, balas dendam, dan intoleransi. Saya juga tak mendukung invasi ke Irak dan Afghanistan," kata mantan tahanan politik yang pernah mendekam di Cipinang, Jakarta Timur itu.

Xanana melanjutkan, banyak negara maju mendorong perannya dalam demokratisasi global dengan traktat dan lain-lain. "Namun tak menghormati dan memaksakan sehingga negara miskin harus menghadapi risikonya dan mereka selalu dirugikan."

Yang tak kalah memprihatinkan, kata dia, adalah yang terjadi baru-baru ini. Di mana kemajuan teknologi diduga dilakukan untuk segelintir pihak. "Dengan memanfaatkan komunikasi untuk memata-matai yang lain, tak memperhatiakan prinsip kebebasan. Apakah negara berdaulat seperti Timor Leste, yang punya sumber daya terbatas berarti kami menjadi target?" tegas Xanana.  

Isu demokrasi juga didukung elit  rezim keuangan yang tak lagi berfungsi dengan baik. Yang justru memperburuk krisis finansial. Dunia masih menghadapi isu ketidakseimbangan. Prinsip demokasi, tegas Xanana seharusnya juga berarti menghormati pemerintahan negara lain. (Ein/Ism)