Hasto PDIP Duga 10,4 Juta DPT Bermasalah Skenario Partai Penguasa

PDIP tak setuju dengan langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan memasukkan 10,4 juta pemilih bermasalah. Bahkan KPU dinilai telah melanggar UU Nomor 8 Tahun 2012.

"Penetapan DPT melangar UU Nomor 8 Tahun 2012. Sehingga DPP PDI Perjuangan sedang mengkaji langkah politik apa yang akan diambil," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dalam diskusi mingguan di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Hasto menduga, ada skenario khusus yang dilakukan oleh partai penguasa untuk bisa kembali memenangkan pemilu lewat data kependudukan yang bermasalah tersebut. Dengan skenario itu, Hasto mengaku partainya tak akan tinggal diam dan akan mencegah potensi-potensi kecurangan itu demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.

"Masih ada upaya politik untuk mencoba skenario bertahan dari rezim berkuasa, salah satunya melalui DPT yang ditetapkan. Nyatanya ada 10,4 juta pemilih bermasalah," tuturnya.

Tak hanya itu, Hasto juga mencurigai adanya kerja sama antara Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Kerja sama ini juga dinilai sebagai bentuk pertahanan agar partai penguasa meraih suara setidaknya 13 persen dalam pemilu tahun depan.

"Implikasi suara capai 10 sampai 13 persen suara diperoleh dari manipulasi DPT dan Lemsaneg itu bisa capai 10-13 persen hampir mendekati gabungan (partai politik) PDIP kurang dikitlah (periode lalu)," imbuhnya.

Karena itu Hasto menjelaskan, skenario kecurangan itu harus dijegal. Sebab, hal ini dapat melukai proses Demokrasi yang sudah berjalan selama ini.

"Sehingga sangat bahayakan demokrasi ke depan, apalagi Pemilu 2014 tanpa incumbent suatu risiko politik sangat besar. Seharusnya tidak ada pihak yang ditolerir, sehingga ini bahaya demokrasi," ucapnya. (Mvi/Mut)