Sukses

KontraS-LBH Adukan Kapolres dan Muspida Bekasi ke Mabes Polri

KontraS melaporkan Muspida

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melaporkan para Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Bekasi, termasuk Kapolres Bekasi, lantaran dianggap mendukung penolakan aksi demo buruh yang mengakibatkan terjadi bentrok antar buruh dan ormas, hingga jatuhnya korban di Cikarang, Bekasi, pada 31 Oktober.

"Jadi kita meminta ke polisi (untuk proses), Bupati, Kapolres, Muspida sebagai pihak-pihak yang men-support adanya penolakan buruh," kata Koordinator Kontras Haris Azhar, saat menyambangi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/11/2013).

Dalam aksi itu, sedikitnya 30 korban buruh terluka, bahkan ada 1 korban dari Karawang luka berat. Pelaku yang diduga anggota oknum ormas tertentu itu menghadang para buruh yang melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah pada 31 Oktober lalu. Beberapa buruh mengalami luka bacok. Setidaknya 2 buruh dalam kondisi kritis.

"Rahmad itu kena kepala, dikampak dan diseret pakai motor. Kalau Ade itu diseret pakai motor dan diikat. Penyerang menggunakan Avanza hitam dan pelat nopol palsu," beber Haris.

Haris menilai saat peristiwa itu, ada prakondisi yang dilakukan massa ormas tersebut. Sebab, sebelum aksi digelar, pelaku berkumpul di Koramil, dan ada saksi yang melihat.

"Jadi memang mereka muter jam 05.30 pada 31 Oktober. Kita mengidentifikasi ada beberapa titik, dan mereka menggunakan pita hitam, dan diduga bukan warga Bekasi. Mereka melakukan penyerangan terhadap buruh tidak jauh dari polisi. Tapi tidak melakukan penghalangan. Jadi massa dibiarkan melakukan kekerasan terhadap buruh. Itu fakta terencana," beber Haris yang ditemani para buruh lainnya.

KontraS mendesak agar polisi tidak hanya 10 orang yang diproses secara hukum. KontraS meminta polisi mengidentifikasi pelaku-pelaku lainnya. Hal ini karena dari laporan ke Sekretariat Pendampingan ada juga pelecehan yang dilakukan pihak lain terhadap buruh perempuan.

"Gerakan buruh ini masif dan kontributif dalam membuat kebijakan. Saya lihat ini gerakan buruh yang luas dilemahkan. Kalau soal hitung-hitungan upah, itu karena kerakusan saja," kata Haris. (Mvi/Yus)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.