KPUD Sumsel Menyelidiki Isu Pungli

Liputan6.com, Palembang: Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatra Selatan menyelidiki isu pungutan liar yang dilakukan seorang anggota KPUD Musirawas. Beberapa partai mengaku dipungut Rp 800 ribu untuk mengibarkan bendera partai di halaman kantor KPUD. Ketua KPUD Musirawas Ahmad Bakri di Palembang, baru-baru ini, mengaku menerima uang dari sejumlah parpol. Namun, hal itu lantaran parpol meminta pihaknya membangun tiang dan tapakan bendera. Uang yang diterima tidak sama untuk tiap parpol dan jika berlebih akan dikembalikan.

Puluhan penyandang cacat dari Bandung dan beberapa kota lain di Jawa Barat seperti Tasikmalaya, Garut, dan Sumedang mengikuti diskusi terbuka tentang pemilihan umum. Para penyandang cacat mengharapkan, pemilu kali ini tidak diskriminatif. Ketua KPUD Kota Bandung Beni Mustafa mengatakan, pihaknya menyiapkan para pendamping bagi mereka untuk melaksanakan pemilu.

Dari Nanggroe Aceh Darussalam, Ketua KPUD Kota Banda Aceh Yusmar Abdullah mengkhawatirkan ribuan warga kehilangan hak pilih pada pemilu mendatang. Belakangan ini, banyak warga dari berbagai daerah NAD pindah ke Banda Aceh untuk menghindari situasi yang memburuk menjelang pemilu. Jika pindah setelah 15 Januari, dikhawatirkan mereka tidak lagi sempat mendaftarkan diri ke panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara.

Di Ambon, Maluku, Panglima Daerah Militer Pattimura Mayor Jenderal TNI Syarifuddin Summah mengatakan, keberadaan sejumlah organisasi nonpemerintah asing menjelang pemilu patut diwaspadai. Saat ini, belasan ornop asing beroperasi di Maluku. Mereka perlu diwaspadai sebagai antisipasi penyusupan orang atau lembaga asing ke daerah konflik yang dapat mengganggu pemilu. Syarifuddin mencurigai, beberapa ornop asing di Maluku memberi jalan untuk tumbuhnya gerakan separatis Republik Maluku Selatan.

Di Medan, Sumatra Utara, Kepala Polri Jenderal Polisi Da`i Bachtiar meninjau persiapan pengamanan pemilu. Menurut Da`i, wilayah Sumut memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda dengan wilayah lain karena berbatasan dengan NAD. Bentuk ancaman yang mungkin terjadi dipengaruhi konflik di NAD. Karena itu, pengamanan di daerah ini harus diperhatikan secara khusus.

Sosialisasi pemilu di Jayapura, Papua, belum maksimal. Hal itu terlihat dalam simulasi pemilu untuk pegawai negeri sipil di Jayapura. Peserta simulasi masih banyak yang belum mengetahui tata cara memilih parpol dan para caleg.(ZAQ/Tim Liputan 6 SCTV)