Jokowi-Ahok dan Problem Kronis Ibukota

Setelah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama langsung dihadapkan dengan segudang masalah klasik Ibukota. Bahkan politisi yang karib disapa Jokowi itu menyebut masalah Jakarta sudah kronis.

"Problemnya kronis dan ruwet. Perlu perencanaan yang matang untuk membuat action. Jangan baru sebulan, udah dikejar-kejar untuk merealisasikan sesuatu. Meski satu-dua udah direalisasikan," ujar Jokowi pada 15 November 2012 lalu.

Berikut flashback hari demi hari Jokowi-Ahok selama 1 bulan kedua memimpin DKI Jakarta dalam kurun waktu 15 November hingga 14 Desember 2012, yang direkam Liputan6.com:

19 November, Jokowi-Ahok menyampaikan 6 program ke DPRD DKI Jakarta. 3 Di antaranya mulus, yakni penambahan armada TransJakarta, pembangunan jalan layang busway koridor 13 Blok M-Pondok Kelapa, pembangunan rumah susun. 3 Lainnya mentok, yakni peremajaan 100 armada bus, penataan kampung deret, Kartu Jakarta Sehat.

Di hari yang sama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 'menentang' bila Nilai Ebtanas Murni (NEM) menjadi segalanya ketika seorang murid hendak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, terutama ke sekolah unggulan. 

Sementara itu, Jokowi menjawab kritikan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso yang harus mengubah gaya blusukan dalam kepimpinannya. "Oh, kalo saya sih mau 5 tahun ke blusukan terus. Banyak ke bawah, ke lapangan," jawab Jokowi 19 November 2012 lalu.

Saat ditegaskan wartawan yang menemuinya di Gedung Balai Kota, Jokowi tak menggubris kritik Bang Yos. Jokowi hanya mengatakan, "Loh setiap gubernur kan punya kepemimpinan sendiri. Kalo saya gaya blusukan. Untuk menangkap keinginan itu, memang harus selalu turun ke akar rumput. Turun ke bawah, turun ke lapangan, kadang juga mengontrol proyek, program. Kan ada beloknya di mana. Mungkin tidak hanya di kampung. Saya juga bisa ke rumah sakit, puskesmas, kelurahan, layanannya baik apa belum. Ini bagian dari manajemen kontrol ke bawah."

20 November, Ahok mengadakan pertemuan dengan dengan pihak Askes. Pertemuan itu menghasilkan kesamaan persepsi soal anggaran kesehatan bagi warga miskin Ibukota. Ahok mengatakan pihak Pemprov DKI akan mengalokasikan dana Rp 1,2 triliun per tahun untuk jaminan kesehatan 4,7 juta jiwa warga miskin.

Terpisah, Jokowi akhirnya merespons protes ribuan sopir angkutan umum yang mengepung kantornya. Sebanyak 12 perwakilan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda DKI) menemui Sang Gubernur. 

21 November, dalam rangka penghematan anggaran, Pemprov DKI memangkas pos di sejumlah jajarannya. Namun, Ahok menyatakan, penghematan itu bukan berarti memotong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Tidak ada satupun yang dipotong gaji PNS. Tidak dipotong." 

22 November, Jokowi kedatangan tamu istimewa dari Jepang. Jumlahnya 20 orang. Namun tak diketahui maksud dan tujuan para tamu dari Negeri Sakura tersebut. Para tamu dari Jepang itu datang bersama Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi Sutanto Soehodo. 

Sedangkan Ahok menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bercita-cita mewujudkan Jakarta yang bebas dari kampung kumuh. Untuk itu, Pemprov DKI akan bekerja sama dengan Rel Estate Indonesia (REI) untuk merealisasikan program Jakarta bebas kampung kumuh. "Kita ingin tahun 2020 nanti Jakarta bebas kampung kumuh," kata Ahok 22 November 2012.

23 November, Ahok menegaskan akan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang air susu ibu (ASI) yang didesak Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI). "Kita akan buat Perda ASI rencana tahun depan launching-nya. Sekarang sedang mempersiapkan raperdanya," kata mantan Bupati Belitung Timur 23 November 2012.

24 November, musim hujan belum memuncak, tapi banjir telah membuat ibukota kewalahan. Air menggenangi sejumlah titik, melumpuhkan aktivitas, memacetkan lalu lintas, memaksa warga mengungsi, dan tak ketinggalan, membuat Gubernur DKI Jakarta yang baru, Jokowi sibuk bukan kepalang.

"Saya baru lima minggu ya," kata Jokowi mengingatkan, saat ditanya mengapa banjir masih merendam ibukota, di pintu air Manggarai. "Saya kan bukan dewa, bukan Superman, perlu proses. Masyarakat juga harus memberikan dukungan."

Meski malam telah menjelang, kesibukan di rumah dinas Jokowi di kawasan Menteng masih tampak terlihat. Di halaman, bersiaga dua mobil pick up milik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), lengkap dengan personel yang berjumlah 10 orang. Dua perahu karet juga telah disiapkan. Malam itu Jokowi akan mengunjungi sejumlah lokasi banjir di kawasan Manggarai.

Sebelumnya, Jokowi berkunjung ke dua wilayah banjir di ibukota. Pertama, dia mengunjungi Kampung Makassar. Sempat kehujanan, di sana mantan Walikota Solo itu menyumbang tujuh beras dan uang Rp 40 juta dari kantong pribadinya. Sore harinya, giliran Jokowi ke Kedoya. Membawa beras, sejumlah kardus mie instan, dan uang tunai Rp 25 juta.

25 November, Jokowi mengaku tak dapat menjamin bahwa dalam pemerintahan di Jakarta tidak ada tindak penyelewengan oleh anak buahnya. Namun dia menegaskan, akan selalu berusaha mengawasi proyek-proyek yang berpotensi memunculkan penyelewengan. "Jangan minta jaminan seperti itu, ini akan terus diawasi," kata Jokowi saat bertemu Dubes Norwegia di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta.

26 November, penolakan pembangunan 6 ruas jalan tol digaungkan aktivis Change.org. Mereka hendak menyerahkan petisi yang sudah terkumpul sebanyak 3.500 petisi secara online. Sementara Jokowi rapat membahas persiapan audiensi ke Wapres Boediono tentang mass rapid transit (MRT), paparan tentang rencana GOR BMW dan pembangunan kantor arsip dan Perpustakaan Cikini.

Ahok menerima aktivis petisi online Change.org yang menolak pembangunan jalan tol dalam kota. "Kami sepakat jalan tol tak mengatasi kemacetan. Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu. Teruslah mengawal kami," ucap Ahok.

Sementara, akibat munculnya keberatan dari para pengusaha terkait UMP sebesar Rp 2,2 juta, Jokowi siap mengeluarkan penangguhan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 itu. Namun demikian, penangguhan yang dikeluarkan nantinya harus sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Silakan ajukan penangguhan, tapi kalau setelah dicek nggak memenuhi. Ya tidak akan dikeluarkan surat penangguhan," tegasnya.

28 November, Ahok menjadi pembicara dalam seminar pencegahan korupsi. Saat itu Ahok mengaku tak suka dipanggil "Yang terhormat Wakil Gubernur DKI Jakarta". Ahok menyampaikan dirinya bersama Jokowi punya mimpi besar menjadikan DKI sebagai provinsi percontohan antikorupsi.

29 November, Ketua Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD Farouk Muhammad menemui Ahok. Mereka membahas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal keuangan rumah tangga Pemprov DKI. "Semua akan ditindaklanjuti. Semua ingin dibikin online," kata Ahok.

Saat rapat dengan Panitia Akuntabilitas Publik Provinsi DKI Jakarta, Ahok mengaku lapar, karena waktu memang sudah menunjukkan jam makan siang. Tak ingin menumpas lapar sendirian, Ahok mengajak wartawan yang selalu mengikuti kegiatannya mencicipi makanan yang disajikan secara prasmanan.

"Kalau dengan saya, makan siang ya pas siang. Kalau dengan Pak Gubernur, siap-siap saja makan siang di sore hari," ujar Ahok.

Saat yang sama, Jokowi meminta pemerintah pusat bisa memberikan subsidi 70 Persen dalam program Mass Rapid Transit Jakarta (MRTJ). Menurutnya MRT bisa berjalan jika pemerintah pusat bersedia memberikan subsidi untuk harga tiket MRT. Harga tiket MRT, menurut hitung-hitungan Jokowi berkisar pada Rp 38 ribu. Jika pemerintah pusat memberikan subsidi 70 persen maka harga tiket MRT bisa ditekan sampai Rp 10 ribu. Hal ini akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

"Saya harus nego dengan pemerintah pusat untuk bisa memberikan subsidi paling tidak 70:30, sehingga beban kita tidak terlalu berat. Minggu depan ketemu Menteri Keuangan memohon itu, kalau itu sudah, ya jalan," kata Jokowi usai bertemu empat mata dengan Dirut PT MRTJ di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, 29 November 2012 malam.

30 November, sebelum berangkat ke Hotel Grand Sahid Jaya untuk menghadiri acara bersama Presiden SBY, Jokowi 'mampir' ke Kantor Kecamatan Setiabudi, Jaksel. Hasil sidak, Camat Setiabudi Makmur HN tidak ada di tempat, begitu juga dengan wakil camat.

"Camat belum datang sampai jam setengah sembilan, ya bagus! Buat apa saya panggil camatnya. Tempat-tempat pelayanan masyarakatnya masih harus diperbaiki. Blanko-blanko pelayanan masih manual," cetus Jokowi.

Karena kerap dicecar pertanyaan demi pertanyaan dari wartawan, Jokowi mengaku bingung. "Di sini ada pertanyaan MRT, di sana ada kartu sehat, di situ ada bus, di situ apalagi? Jawabnya gimana?" tanya Jokowi pasrah.

Di hari yang sama, para pegawai negeri sipil (PNS) belum bisa senyum sumingrah terkait kenaikan gaji. Sebab Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan kenaikan gaji baru akan terjadi bila sistem kerja sudah efisien. Artinya, jumlah pekerja bisa sesuai dengan yang dikerjakan, tidak kelebihan ataupun kekurangan orang. "Omongan saya jangan dipotong-potong. Kan saya bilang kalau APBD DKI bisa sampai ratusan triliun, terus kita bisa efisiensi kerja, kan gaji PNS bisa naik," tutur Ahok.

Jokowi dan Ahok melantik pejabat baru tingkat eselon II di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Selain karena alasan penyegaran, empat pejabat yang akan diganti karena telah memasuki masa pensiun. Empat pejabat yang akan diganti adalah Kepala Dinas Kebersihan Eko Bharuna dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Sukri Bey. Dua pejabat lain yang juga diganti di Sekretariat Korpri dan Asisten Deputi Perumahan.

1 Desember, Jokowi membagikan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Teriakan histeris ratusan siswa-siswa pun membahana. Bahkan yel-yel mengema di halaman kompleks pendidikan Yappenda itu dengan menyebutkan nama orang nomor satu di Jakarta itu. "Jokowi... jok...kowi...wiii... Jokowwiiii."

Peluncuran KJP itu pertama kali dilakukan di kompleks Yayasan Pendidikan Pengajaran Dewasa (Yappenda) jalan Swasembada Timur V Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam pelunjuran kartu berupa 'uang saku' berbentuk kartu itu diperuntuhkan untuk siswa. Jokowi dalam sambutanya mengaku kalau kartu itu untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan siswa secara personal untuk biaya tranport, baju, sepatu. "Saya luncurkan dan bisa langsung digunakan," kata jokowi saat pencuran perdana kartu Jakarta Pintar.

2 Desember, Jokowi menyatakan akan menyiapkan pengganti tempat pembuangan sampah akhir (TPA) Bantar Gebang. "Nanti per wilayah akan ada (TPA), nanti akan kita selesaikan yang di Sunter. Wilayah lainnya tahun depan ada dua lagi. Sehingga nanti di setiap wilayah ada tempat penimbunan akhirnya. Nanti tidak usah jauh-jauhlah ke Bantar Gebang. Akan kita pakai yg lebih produktif," kata Jokowi.

Lokasi yang direncanakan mengganti TPA Bantar Gebang, yaitu Pasanggerahan, Angke, dan Sunter. "Kali Sunter, Angke, Pesanggerahan itu harus dipercepat. Karena kalau itu bisa diselesaikan, kebut-kebutan, sampai tahun depan, itu akan mengurangi banyak sekali titik banjir. Mungkin lebih dari separuh."

Jokowi juga ingin menonjolkan budaya Betawi dalam pemerintahannya. Dimulai dari pakaian. "Setiap hari rabu, kurang lebih 68 ribu pegawai diwajibkan memakai pakaian Betawi. Ini masih proses, apakah sadaria atau ala Abang-None. Yang pas mana," kata Jokowi di depan 1.000 Ketua RT/RW, dan PKK di Istora, Senayan.

Jokowi beralasan, sebuah kota harus punya karakter, identitas, dan ciri khasnya sendiri. Apalagi, Jakarta adalah etalase Indonesia. Selain pakaian, bangunan pun harus punya karakter. "Saya perintahkan pada dinas tata ruang dan semua dinas, agar setiap membangun apapun harus memakai karakter Betawi. Akan saya paksa mulai tahun depan," tegas dia.

3 Desember, Jokowi mengaku kaget saat mengunjungi mal UKM di Jalan KH Mas Mansyur, Jakarta Pusat. Jokowi ini amat menyayangkan bangunan yang telah berdiri 4 tahun lalu itu tak berfungsi maksimal. "Kalau melihat posisi strategisnya, fasilitasnya yang ada ada di dalam. Wow, itu bagus sekali. Sekarang masalah bagaimana mempromosikan tempat ini. Gimana meramaikan tempat ini. Gimana membawa orang untuk datang ke sini. Kalau perlu, hotel-hotel jemputin semua, bawa ke sini. Ngapain tidak," papar Jokowi.

4 Desember, Jokowi memanggil Ahok untuk membahas program pemprov DKI. "KUA/PPAS, APBD, peremajaan bus, jalur tol di Ciledug untuk elevated bus, dan penataan kampung," kata Jokowi.

Sejumlah pejabat lainnya juga turut terlihat mengikuti rapat itu bersama Ahok dan Jokowi. "Kartu Jakarta Sehat (KJS) kita masih minta ditambah anggarannya, nanti ditindaklanjuti dari dinas. KJS 1,2 T ditambahkan 300 jadi 1,5 T. Tapi tetap nanti semuanya dinas," rincinya.

5 Desember, Jokowi mengaku belum memiliki jurus yang tepat apakah Mass Rapid Transit (MRT) nantinya dibangun di bawah tanah atau di atas. "Wong kami bicara itu saja belum ketemu jurusnya. Kalau jurusnya iya, baru tekniknya saya masuk," ungkap Jokowi.

"Tadi kita sudah lapor ke Pak Menko Hatta Rajasa. Nanti dua atau tiga hari, akan diundang untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi tidak hanya saya. Dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan yang berhubungan dengan MRT akan diundang supaya bisa segera diputuskan," ungkapnya.

Hari itu, agenda Jokowi cukup padat. Rumah untuk menengah ke bawah lebih dilirik Jokowi ketimbang untuk kalangan atas. Pasarnya dinilai lebih besar. Lampu hijau pun sudah didapatkan dari Presiden SBY dan Menpera Djan Faridz. "Ya kami ingin masuk ke menengah ke bawah. Menteri Perumahan sudah memberikan lampu hijau, dan sudah didorong oleh Bapak Presiden. Saya kira ini yang akan kita kerjakan. Pasar yang bagus itu di situ, yang menengah ke bawah. Yang harganya Rp 200 jutaan. Itu yang pasarnya besar. Itu yang kita butuhkan," kata Jokowi.

6 Desember, demi menemui Ahok, gabungan pedagang kaki lima dan juru parkir di Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk rela hujan-hujanan di muka Balaikota. Memprotes penghapusan lahan parkir di sepanjang jalan tersebut yang berdampak pada turunnya omzet mereka. Terkait tuntutan tersebut, Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum menentukan sikap. Kata dia, pihaknya masih melakukan pengkajian. "Sistem perhitungannya itu parkir off stret ada 1.500, on stret 800 unit kendaraan," ujar Ahok.

Ahok juga mendampingi Presiden SBY meresmikan sejumlah proyek Pertamina yang dipusatkan di Floating Strorage and Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat. Peresmian sejumlah proyek Pertamina itu sebagai milestone (tonggak) menuju perusahaan energi nasional kelas dunia 2025.

SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono berangkat bersama Ahok serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menggunakan KRI Makassar 590 dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapal berlayar dari Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok menuju lokasi peresmian sejumlah proyek tersebut.

7 Desember, Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang tak kunjung mendapatkan kesimpulan DPRD membuat Ahok geram. Ahok mengaku merasa kecewa karena jika KUA-PPAS tidak segera disahkan maka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2013 juga tak dapat dibuat. Terlebih, Ia marah karena rapat pembahasan yang digelar DPRD Kamis 6 Desember 2012 kemarin diwarnai aksi walkout anggota DPRD yang menganggap rapat tersebut bertele-tele.

Sementara Jokowi nyaris telat ke acara pernikahan kolegany. Jokowi memilih naik ojek dan meninggalkan mobil dinasnya setelah tak mampu menembus kemacetan Ibukota. Rencananya, Jokowi akan menjadi saksi dalam pernikahan yang berlangsung di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Tentu saja aksi unik Jokowi ini tak hanya mengagetkan warga, tapi juga para wartawan yang sedang membuntuti sang Gubernur.

9 Desember, Jokowi menghadiri perayaan Hari Anti-Korupsi di Kawasan Monumen Nasional. Dalam acara itu, Jokowi mengikuti Fun Bike dengan berkeliling Monas bersama Ketua KPK Abraham Samad, MenkumHAM Amir Syamsudin, aktivis anti-korupsi Teten Masduki, dan sejumlah pejabat negara lainnya. Pada acara itu, Jokowi mengatakan akan melakukan pencegahan korupsi dengan melakukan perbaikan sistem dan menilai hasil kerja jajarannya.

"Kalau ada bawahan yang terkena kasus korupsi, itu urusan wilayah hukum. Saya membenahi sistem sehingga masyarakat merasa terlayani. Semua akan jadi online. Parkir, reklame, semuanya online," imbuh Jokowi," kata politisi PDIP itu.

10 Desember, Pemprov DKI Jakarta akan menetapkan kebijakan pembatasan plat nomor ganjil-genap pada Maret 2013 mendatang. Jokowi menyatakan, hingga saat ini, kebijakan yang bertujuan untuk mengurai kemacetan ini masih dalam tahap proses perencanaan.

"Ya, masih dalam proses, ini kan kita berhitung lagi untuk masalah ganjil-genap itu. Harus ada kajian dong. Kajian ekonominya seperti apa, kajian sosialnya seperti apa. Semuanya harus dihitung. Tidak hanya pras-pres-pras-pres," cetus Jokowi.

11 Desember, Jokowi mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI berencana akan membangun perkampungan yang bisa mendatangkan untuk keuntungan bagi kampung tersebut. Setidaknya, ada tiga kampung 'komersil' yang akan dibangun, yakni kampung herbal, kampung ikan, dan kampung backpacker. Menurut Jokowi, kampung herbal dibangun dengan ditanam tanaman-tanaman herbal. Katanya, dengan begitu, tanaman-tanaman herbal itu nantinya bisa dijadikan sebagai komoditas bagi kampung itu.

"Dijadikan kampung herbal, karena memang itu beberapa sudah memulai dan dibesarkan menjadi komoditas, jadi sebuah produk yang menambah income bagi penduduknya," ujar Jokowi. 

13 Desember, saat politisi lain sibuk mempersiapkan Pilpres 2014, Jokowi malah santai. Meski namanya kerap masuk dalam sejumlah survei Calon Presiden 2014, namun Jokowi mengaku hanya ingin serius membenahi masalah di Ibukota. "Eh saya mau ngurus banjir. Saya mau ngurus macet. Saya mau (ngurus) kampung kumuh," tutur Jokowi di Gedung BPK, Jakarta.

Tekad mantan Walikota Solo tersebut untuk mengurusi kota Jakarta sudah bulat. Untuk saat ini dirinya mengaku ingin fokus dulu pada daerah seluas 661,52 km yang dipimpinnya ini. "Saya nggak mau berpikiran sedikit pun pada masalah itu. Saya mau konsentrasi bekerja untuk DKI. Udah gitu saja," pungkasnya.

Jokowi juga mengaku serius membangun transportasi publik yang layak untuk warga Ibukota. Bahkan, Jokowi akan mengoneksikan antara transjakarta dan ojek. "Semuanya nanti harus terkoneksi antara kereta dan busway dengan feeder-nya dengan Metromini, Kopaja, Mikrolet. Nanti terkoneksi lagi dengan ojek," ujar Jokowi di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place.

14 Desember, Ahok berjanji menemui Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso terkait ditemukannya campuran daging babi dalam butiran baso yang dijual di tiga wilayah kota di DKI Jakarta. "Besok mau dilaporin dari asosiasi pedagang bakso. Mereka besok mau ngelaporin," ujar Ahok. "Saya akan utamakan bertemu dengan mereka (APMISO), mendengar suara mereka." (Mut/Ism)