BPK Temukan Penyimpangan Ujian Nasional Rp 6,3 Miliar

Ujian Nasional (UN) 2013 yang berlangsung April lalu tidak berjalan dengan baik. Selain ada kemunduran jadwal di 11 provinsi, pelaksanaan ujian juga disinyalir merugikan negara miliaran rupiah.

"Penyimpangan dalam proses lelang 2013 mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 6.348.870.563," kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil di Gedung BPK, Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Saat memaparkan potensi kerugian negara akibat UN itu, Rizal mengaku kecewa karena Mendikbud M Nuh tidak hadir. Komisioner BPK itu menginginkan M Nuh memberikan pernyataannya langsung terkait dengan potensi kerugian tersebut.

Atas potensi kerugian negara tersebut, BPK memberikan rekomendasi pada Kemdikbud, yakni pembenahan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

"Sehubungan dengan masalah di atas, BPK merekomendasikan kepada Mendikbud M Nuh tetap melaksanakan perencanaan, koordinasi, monitoring, supervisi, dan evaluasi UN melalui penyelenggara UN tingkat pusat dan menyerahkan teknis penyelenggaraan UN kepada pemerintah provinsi bekerjsama dengan perguruan tinggi setempat," jelas Rizal.

M Nuh diberi waktu 2 bulan untuk melaksanakan rekomendasi BPK. Hal tersebut, lanjut Rizal, sesuai dengan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK. "Jadi waktu yang tersisa tinggal 1 bulan, karena audit ini sudah diberikan bulan lalu dan sudah ada jawaban tertulis oleh M Nuh," tandas Rizal.

Terlambatnya Ujian Nasional (UN) April lalu dikarenakan perusahaan percetakan PT Ghalia Indonesia Printing (GIP) terlambat dalam proses pendistribusian naskah ujian. Diduga ada proses pemilihan rekanan atau proses tender yang tidak sesuai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah menurunkan tim investigasi internal, tetapi ditunda karena ujian sedang berlangsung. (Ary/Ism)