Alasan Jokowi Protes Mobil Murah ke Wapres Boediono

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi melayangkan surat keberatan atas kebijakan LCGC (Low Cost Green Car) atau produksi mobil murah dan ramah lingkungan dari pemerintah pusat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun menegaskan surat tersebut berisi saran kepada Wakil Presiden Boediono mengenai LCGC. Juga mengingatkan kebijakan LCGC bertentangan dengan '17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta', tepatnya pada instruksi nomor 13 yang meminta untuk melakukan pembatasan kendaraan bermotor, terutama di Jakarta.

"Ya, cuma saran kepada Pak Wapres. Pak Wapres kan membuat 17 atau berapa sih itu untuk mengatasi kemacetan DKI. Seolah-olah kan tidak. Jadi bertentangan. Pak Gubernur cuma mau sampaikan itu saja ke Pak Wapres," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Ia melanjutkan, penyampaian keberatan dengan adanya mobil murah itu karena melihat pertentangan kebijakan itu. Pada satu sisi, wakil presiden membuat belasan aturan mengatasi kemacetan, di sisi lain muncul mobil murah yang berdasarkan kebijakan LCGC pemerintah pusat. Mobil murah dianggap dapat memicu penambahan volume kendaraan yang berakibat pada kemacetan.

Padahal Pemprov DKI tengah berusaha memperbaiki transportasi massal agar pengguna mobil pribadi beralih ke angkutan umum dan jumlah kendaraan pribadi di jalan dapat dikurangi.

"Sudah disampaikan keberatan kok. Yah, yang penting bikin surat. Faktanya juga nggak mungkin ditarik. Hahaha. Iya kan? Yang penting Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa kami keberatan," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Bila sudah telanjur bermunculan produksi mobil-mobil murah, hal yang bisa dilakukan Pemprov DKI adalah pembatasan melalui sistem Electronic Road Pricing (ERP). "Kalau gitu terus kan gampang. Kenakan aja ERP nanti. Kamu naik mobil murah nggak apa-apa. Asal sanggup bayar Rp 100 ribu lewat jalan kita," ujar Ahok.

Pada September 2010, Wapres Boediono menginstruksikan "17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta", yaitu:

1. Berlakukan electronic road pricing (ERP);
2. Sterilkan jalur busway;
3. Kaji parkir on-street disertai penegakan hukum;
4. Perbaiki sarana-prasarana jalan;
5. Tambah jalur busway hingga mencapai 12 koridor;
6. Untuk angkutan transportasi siapkan harga bahan bakar gas (BBG) khusus;
7. Tertibkan angkutan umum liar, terutama bis kecil yang tak efisien;
8. Optimalkan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dengan re-routing, hanya akan single operation;
9. Tertibkan angkutan liar sekaligus tempat perhentiannya;
10. Bangun layanan mass rapid transit (MRT) jalur Lebak Bulus-Bundaran HI;
11. Bentuk Otoritas Transportasi Jakarta (OTJ);
12. Tambah jalan tol. Rencananya akan dibangun 6 ruas jalan tambahan;
13. Batasi kendaraan bermotor;
14. Siapkan lahan park and ride untuk mengurangi kendaraan serta untuk mendukung penggunaan KRL;
15. Bangun double-double track KRL Jabodetabek ruas Manggarai-Cikarang,
16. Percepat pembangunan lingkar-dalam KRL yang diintegrasikan dengan sistem MRT;
17. Percepat pembangunan kereta api (KA) bandara.

(Riz/Yus)